Friday, March 25, 2005

Suryopratomo Anak Baik Bernasib Baik

Ia ingin jadi pemain bola, nasib menjadikannya pemimpin redaksi Kompas.
Oleh COEN HUSAIN PONTOH

DI kawasan Palmerah Selatan, Jakarta, ada sebuah gedung megah, terletak dekat pasar dan sebuah apartemen. Halaman parkirnya luas. Di seberang gedung itu dibangun sebuah rumah tradisional Kudus ukuran besar, berupa ukiran kayu yang indah. Inilah markas Kelompok Kompas-Gramedia, tempat harian Kompas, suratkabar paling berpengaruh di Indonesia, diterbitkan.

Di salah satu ruangan dalam gedung tersebut, ada ruang rapat, cukup untuk 20 orang, dengan pengatur suhu yang canggih sehingga dinginnya melebihi suhu Jakarta bila diguyur hujan deras sekali pun. Di ruang itulah, Suryopratomo biasa menemui tamu atau mengadakan rapat. Pembawaannya yang ramah membuat setiap pembicaraan ibarat pertemuan kawan lama. Lelaki yang murah senyum, berperawakan sedang, dan berambut pendek itu, adalah pemimpin redaksi Kompas.

Suryopratomo atau Tommy adalah bintang baru jagad industri pers di Indonesia. Ia dilahirkan di Bandung, pada 12 Mei 1961, anak kedua dari lima bersaudara dan anak lelaki tertua. Ayahnya, mendiang Soeharno Tjokroprawiro, bekas mahasiswa Institut Teknologi Bandung, awalnya seorang guru sekolah menengah di Bandung yang kemudian alih profesi menjadi seorang kontraktor. Ibunya, Siti Sofiah, seorang ibu rumah tangga.

Tjokroprawiro adalah figur ayah yang dikagumi isteri dan anak-anaknya. Ia juga sangat mempengaruhi sikap dan pilihan hidup Tommy. Tjokroprawiro menekankan pentingnya prinsip kejujuran, konservatisme, sikap rendah hati, dan tidak mengejar materi. Satu saat Tjokroprawiro mengelola perkebunan karet di Pelabuhan Ratu. Tanah perkebunan itu dibeli melalui proses lelang resmi. Tapi, tanah itu ternyata bermasalah, sehingga suatu hari pemilik tanah protes.

Oleh Tjokroprawiro, tanah tersebut diserahkan kepada pemilik semula dengan ganti rugi yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Ini kejadian pada 1980-an. Namun, sampai batas waktu yang disepakati, ganti rugi tidak bisa dilunasi dan sesuai dengan akta perjanjian, mestinya tanah itu segera menjadi milik Tjokroprawiro. Sepuluh tahun berlalu, pemilik tanah tadi datang lagi, minta Tjokroprawiro membayar tanah tersebut dengan harga terakhir.

"Oleh ayah, permintaan itu dipenuhi. Ayah mengatakan kalau hak kamu, di mana pun akan kembali, kalau bukan hakmu ya sudah biarin, kamu kan hanya numpang hidup," ujar Tommy mengenang. Prinsip itu dipegangnya hingga saat ini.

Risiko dari ayah yang bekerja sebagai kontraktor, menyebabkan keluarga ini sering berpindah-pindah tempat. Mereka pernah tinggal di Surabaya, Bandung, Jember, Sukabumi, dan terakhir, di Bogor. Namun keuangan keluarga juga baik sehingga mereka terkadang berlibur ke luar negeri. Tommy pernah diajak ke Singapura dan Jepang. Selama masa itu, Sofiah tekun menjaga keutuhan keluarganya.

Sofiah di mata anak-anaknya adalah ibu yang tegar dan mandiri. Sofiah mengagumi suaminya. Sofiah juga dianggap kawan semua orang dalam rumah tangga. Sifatnya lembut, yang mungkin muncul karena Sofiah dibesarkan dalam tradisi Sunda, atau mungkin karena Sofiah harus mengimbangi Tjokroprawiro yang keras. Pendidikan anak-anak adalah tanggungjawab Sofiah karena Tjokroprawiro sering kerja luar.

Suryopratomo kecil merenda hari-harinya layaknya anak-anak lain. Ia suka bola dan bercita-cita jadi pemain sepakbola. Harsi Muharram, anak tertua dan kakak perempuan Tommy, ingat kegilaan adiknya terhadap bola, "Kalau disuruh ngaji, dia bilang, 'Kamu aja yang duluan, nanti saya nyusul,' sebab dia mau bermain bola."

Usai pendidikan menengah, Tommy diterima kuliah di Institut Pertanian Bogor. Di kampus inilah Tommy satu saat diajak mengelola majalah mahasiswa. Tapi ia agak ogah-ogahan, walau lama-lama ia jatuh cinta pada jurnalisme.

Pada 1986 Tommy menyelesaikan studi pasca sarjananya di IPB. Ia punya dua pilihan: menjadi dosen dan kelak melanjutkan studi atau bekerja. Tommy memilih bekerja -sebuah keputusan yang ditentang Tjokroprawiro. Sang ayah menghendaki Tommy melanjutkan studinya hingga S-3 karena IPB menawarinya beasiswa dan kemudian jadi dosen di sana.

Keputusannya untuk bekerja didorong perasaan tertentu, "Saya punya feeling sesuatu akan terjadi pada ayah dan saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Saya harus melakukan sesuatu karena saat itu adik-adik masih kecil." Tak lama kemudian Tjokroprawiro kena stroke. Kesehatannya merosot dan setelah 2,5 tahun menderita, Tjokroprawiro berpulang pada 1989.

Tommy melamar pekerjaaan di empat perusahaan. Semula ia tergiur menjadi bankir. Kebetulan saat itu sedang terjadi boom industri perbankan. Namun, hanya sebuah bank yang ia kirimi surat lamaran, tiga lainnya industri media: harian Kompas dan Suara Pembaruan serta mingguan Tempo. Hanya Kompas yang memanggilnya. Februari 1987 ia mulai bekerja di harian Kompas tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan lagi. "Saya belajar dari ayah saya, kalau sudah menentukan pilihan, ya sudah. Jangan serakah," tutur Tommy.

Tahun itu pula, saat usianya 26 tahun, Tommy memutuskan menikah dengan Nuri Widowati, teman kuliahnya. Di mata Tommy, Nuri adalah istri yang nrimo, yang mau mengerti pekerjaan suaminya: wartawan yang tak kenal waktu. Pernikahan mereka dikaruniai dua putri, Retno Anindita dan Asri Dwi Hapsari, yang kini mulai beranjak remaja. Pengertian mendalam dari Nuri membuat Tommy makin yakin dengan pilihannya sebagai wartawan.


BUDIARTO Danudjaja, salah seorang mantan redaktur pelaksana Kompas, dan satu dari sekian wartawan yang dianggap dekat dengan Jakob Oetama, pendiri dan chief executive officer Kelompok Kompas Gramedia, mengingat Tommy sebagai "anak baik" ketika Tommy mulai bergabung di Kompas.

Sebagai reporter baru, Tommy dipindah-pindah, dari desk satu ke desk lain. Istilah wartawan adalah rolling atau diputar-putar. Budiarto ikut menentukan perputaran itu. Pada September 1991 Tommy mulai diberi tanggungjawab struktural sebagai wakil kepala desk olah raga.

Pilihan ini tak lepas dari kegemarannya main bola. Ini juga katakanlah semacam obat mengobati rasa kecewa karena gagal sebagai pemain bola. Tommy bangga jadi wartawan olah raga. Pekerjaan itu ditekuninya sepenuh hati, tanpa mengenal lelah. Satu saat ia harus berpacu antara berita yang harus dikirimnya ke Jakarta dengan gemuruh puluhan ribu penonton yang memadati stadion Olimpiade Roma, saat pemain bola legendaris Diego Armando Maradona dari Argentina mendemonstrasikan keperkasaannya di tengah lapangan. Desk olah raga mengantarnya bukan saja bersua dengan Maradona tapi juga bintang bola Belanda Marco Van Basten dan Ruud Gullit.

Kecintaan pada pekerjaan dan bola pula yang membuat pengagum berat Franz Beckenbauer, bintang sepakbola Jerman, ini "menipu" petugas stadion ketika berlangsung Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Tanpa ID Card, ia menonton secara langsung dan gratis 13 pertandingan. "Teman-teman saya dari Bangkok, sampai geleng-geleng kepala," katanya.

Di tanah air, dunia sepak bola juga tak kalah menarik. Tommy satu saat dicaci-maki Acub Zainal, ketua Liga Sepakbola Utama, karena mengungkap kasus pelecehan pemain Eli Idris terhadap mantan pelatih nasional Bertje Matulapelwa. Ini terjadi saat berlangsung pertandingan antara klub Pelita Jaya melawan Petro Kimia, di mana Eli Idris bermain untuk Pelita Jaya dan Matulapelwa melatih Petro Kimia. Setelah mencetak gol, Eli Idris berlari kegirangan, menyusuri lapangan dan tepat di depan Matulapelwa melorotkan celana dalamnya. Tujuannya menghina Matulapelwa. Menyaksikan peristiwa itu, Tommy tidak tinggal diam. Kasus pelecehan itu ditulisnya.

"Saya mengkritik keras ulah Eli Idris. Perilaku seperti itu mencoreng dunia sepakbola," tuturnya penuh semangat.

Tommy tak peduli bahwa saat itu kesebelasan Pelita Jaya dipimpin Nirwan Bakrie, seorang pengusaha ternama dari kelompok Bakrie yang suka bola. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tak bersedia menghukum Eli Idris karena kuatir membuat Nirwan Bakrie tak senang. Kelompok Bakrie salah satu donatur terbesar organisaisi sepakbola nasional itu.

Tapi Tommy tak menyerah, ia terus menulis agar Eli Idris dihukum dan karena pemberitaan yang gencar Acub Zainal marah. "Kamu pikir Eli Idris benar-benar melorotkan celana dalamnya, hah? Apa kamu bisa melihat barangnya Eli?" ujar Tommy meniru Zainal.

Eli Idris akhirnya dihukum PSSI. Tidak jera dengan kasus itu, Tommy pernah mendesak ketua PSSI Kardono agar mundur karena tak becus.

Pada 16 Agustus 1992, Tommy dipindahkan ke desk ekonomi sebagai wakil kepala desk. Jabatan ini digenggamnya tiga tahun, sebelum ia dipromosikan kembali ke desk olah raga sebagai kepala desk. Menurut Tommy, sebenarnya ia dipromosikan menangani rubrik nasional pada 1997, tapi entah kenapa batal, yang rupanya mengandung hikmah tersendiri baginya.

Pada 3 Agustus 1998, Tommy dipromosikan sebagai wakil redaktur pelaksana. Tak sampai setahun, atau dua minggu menjelang jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya, Tommy dipromosikan sebagai redaktur pelaksana. Nasib baik terus mendampinginya, tepat sembilan bulan sesudahnya, 1 Februari 2000, Tommy ditunjuk oleh Oetama menggantikan jabatan Oetama sebagai pemimpin redaksi harian dengan tiras sekitar 500,000 itu.

Ini pertama kalinya terjadi suksesi kepemimpinan redaksi Kompas sejak suratkabar itu berdiri pada 1965. Oetama menyerahkan urusan redaksi Kompas pada Tommy walau Oetama tetap menjaga sebagai pemimpin umum Kompas yang membawahi baik urusan redaksi maupun bisnis harian itu. Oetama juga tetap jadi chief executive officer Kelompok Kompas Gramedia yang memiliki puluhan perusahaan, baik di bidang media, maupun perhotelan, toko buku dan sebagainya.

Pergantian ini terjadi ketika suasana politik Indonesia berubah secara besar-besarnya. Mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, setelah berkuasa sejak 1965 sebagai orang nomor satu Indonesia, membuat perubahan besar-besaran di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, militer dan juga media. Cara pandang media dan pekerjaan mereka kelihatannya harus berubah. Kelompok media besar, satu demi satu mulai melakukan regenerasi. Goenawan Mohamad menyerahkan kepemimpinan redaksi Tempo kepada Bambang Harymurti. Perubahan juga terjadi di jajaran redaksi Jawa Pos, RCTI, SCTV dan lainnya ketika media baru juga bermunculan di mana-mana.

Maria Hartiningsih, salah satu wartawan Kompas, berpendapat bagaimana pun juga Kompas perlu segera berbenah diri. Menurutnya perubahan dalam tubuh redaksi Kompas, termasuk pergantian Oetama dan pengangkatan Tommy, tak bisa dilepaskan dari perubahan yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan.

Jakob Oetama dan kawan-kawannya pada manajemen Kompas, memutuskan generasi yang lebih muda perlu mulai memimpin Kompas. Pergantian Tommy, yang sekaligus membawa perubahan redaktur-redaktur lain dalam struktur organisasi Kompas, termasuk pemilihan Bambang Sukartiono sebagai wakil pemimpin redaksi, adalah bagian dari proses regenerasi itu. Menurut August Parengkuan, salah satu letnan Oetama, yang juga pernah dibicarakan sebagai calon pengganti Oetama pada 1990-an, regenerasi inilah yang mendasari mengapa Tommy dipilih. "Pak Jakob ketika pertama kali memimpin Kompas, usianya baru 35 tahun," tutur Parengkuan.

Perjalanan karier Tommy ibarat anak panah. Tommy mengaku ia tak punya ambisi menjadi editor harian terbesar di Indonesia ini. Ia juga tak merancang strategi khusus untuk jadi orang nomor satu Kompas. Tapi hanya dalam 13 tahun ia mencapai posisi itu, menyisihkan banyak orang hebat lainnya di Kompas. Lalu, dalam dua tahun terakhir ia naik tiga pangkat dari wakil redaktur pelaksana, redaktur pelaksana, dan akhirnya, pemimpin redaksi.

Budiarto Danudjaja, yang kini bekerja buat Lippostar.com, berpendapat bahwa Kompas ibarat "Indonesia mini" di mana ada orang macam Letnan Jenderal Prabowo Subianto atau Abdurrahman Wahid, yang masing-masing punya loncatan karier yang mengejutkan. Prabowo butuh waktu dua tahun dari kolonel ke letnan jenderal. Wahid menjadi presiden Indonesia setelah memenangkan pergulatan di parlemen di mana partainya hanya memenangkan sedikit kursi.

Tapi Budiarto cepat menambahkan bahwa ungkapan itu tak berarti Tommy juga bakal punya nasib macam Prabowo yang dipecat dari ketentaraan karena melakukan penculikan terhadap aktivis hak asasi manusia.

Cita-cita Tommy ketika melamar kerja Kompas, semata-mata karena ingin jadi penulis, tidak lebih. Karena itu, ketika majalah Tempo menulis Tommy sejak awal mengincar jabatan bergengsi itu, Tommy sewot. Sebagai wartawan Kompas, ia merasa jam terbangnya masih rendah untuk menduduki posisi bergengsi itu. Dibandingkan redaktur-redaktur Kompas senior, misalnya Parengkuan, St. Sularto atau Ninok Leksono, pengalaman kerja dan kapasitas intelektualnya tak istimewa. Dari segi usia ia terbilang muda, 39 tahun, sehingga jika harus berlomba ia tak sanggup.

Tommy memandang pekerjaan barunya sebagai penugasan. Kalau penugasan, Tommy sudah banyak makan asam garam. Baginya, penugasan hal yang biasa dan setiap wartawan Kompas harus siaga 24 jam. Penugasan sebagai pemimpin redaksi, di matanya, sama dengan penugasan sebagai wartawan olah raga. Menurut Parengkuan, untuk hal ini kinerja Tommy tidak perlu diragukan. Parengkuan bangga dengan hasil kerja Tommy selama ini, "Kalau saya dan Pak Jakob pensiun atau apa pun yang terjadi, kami sudah plong."


PENGANGKATAN Tommy tak bisa menampik kesan bahwa kemunculannya agak mengagetkan. Mengapa bukan Parengkuan, Leksono, Sularto, atau Ace Suhaedy Madsupi, yang dipilih Jakob Oetama sebagai ahli warisnya? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Kompas sehingga Tommy yang relatif muda yang dipilih?

Pertanyaan lumrah. Sebagai figur tidak banyak yang mengenal Tommy, kecuali kalangan wartawan dan handai taulannya. Ia bukan public figure yang laris manis diundang sebagai pembicara dalam berbagai forum. Ia juga bukan orator seperti Oetama, yang memukau audiens. Seperti wartawan Kompas umumnya, Tommy adalah wartawan profesional, yang berusaha keras menyajikan berita seakurat mungkin untuk memenuhi kebutuhan pembaca akan informasi yang benar.

"Dalam hal kerja," kata Tommy, "nomor satu saya senang dengan pekerjaan itu, yang kedua saya kerja untuk keluarga saya, baru untuk hasilnya mudah-mudahan bermanfaat buat perusahaan saya."

Tommy adalah prototype profesional yang andal, yang bekerja berdasarkan prestasi dan memimpikan kesuksesan karya. Juga tak mengherankan bahwa wartawan yang dikaguminya adalah Jakob Oetama dan Goenawan Mohamad, penyair-cum-editor pendiri majalah Tempo. Tak ada yang istimewa. Tak istimewa pula jika Tommy yakin kebersihan dan ketenangan batin adalah modal utama untuk menghasilkan karya gemilang. Ia menolak tegas jika kesuksesan seseorang ditentukan jumlah kekayaan yang dimiliki.

Tapi apa karya Tommy yang memungkinkannya layak menjadi pemimpin redaksi? Kecuali sebagai wartawan olah raga yang memukau, dan diam-diam dikagumi pembacanya, tak banyak yang bisa dijadikan referensi. Kasak-kusuk berkembang di kalangan media. Yang paling santer, Tommy dipilih untuk menghindari pertarungan faksional yang semakin menajam di dalam tubuh Kompas.

Majalah Tempo, 13 Februari 2000, melaporkan bahwa menjelang Oetama menyerahkan kedudukan pemimpin redaksi, para awak Kompas terbagi dalam tiga kubu: kubu August Parengkuan, kubu Ninok Leksono, dan kubu St. Sularto. Masing-masing lengkap dengan pendukung setianya yang jika dibiarkan terus pasti akan menghancurkan kinerja Kompas. Jadi, Oetama memilih Tommy demi keutuhan Kompas.

Namun, kasak-kusuk ini agak sulit dibuktikan. Hampir seluruh wartawan dan bekas wartawan Kompas meragukan ada kubu-kubu. "Memang di Tempo, saya baca di Kompas seolah-olah ada klik, kadang-kadang kita ketawa juga, klik di mana itu?" tutur Tommy.

Begitu pula kata Leksono, "Di Kompas tidak ada faksi-faksian. Semuanya berjalan secara egaliter." Menurut Leksono, diangkatnya Tommy bukan pilihan main-main, karena masa depan Kompas adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk dijadikan taruhan.

"Kalau benar bahwa di Kompas ada faksi-faksian," demikian Edy Lahengko, mantan wartawan olah raga Suara Pembaruan, seorang teman akrab Tommy, "ia sama sekali netral. Ia tidak berkelompok dan saya kira itu yang menjadi pertimbangan utama mengapa ia dipilih sebagai pemimpin redaksi."

Sang maestro, Jakob Oetama kepada majalah Swa mengatakan, "Memang sebelumnya ada dua calon, Suryopratomo dan Bambang Sukartiono. Tapi, Sukartiono menolak dengan alasan agak pemalu dan lebih suka di bagian lain." Sukartiono akhirnya diberi jabatan wakil pemimpin redaksi.

Mungkin benar bahwa tidak terjadi perkubuan, terlebih dengan adanya Oetama yang sangat dominan. Lebih tepat, jika dalam proses pemilihan pemimpin redaksi itu muncul suara-suara sumbang dan kritis. Sebab, seperti dituturkan Bambang Wisudo, seorang wartawan Kompas, yang aktif dalam masalah perburuhan bersama Aliansi Jurnalis Independen, penunjukan Tommy adalah "hak prerogatif" Oetama. Hal sama dikatakan rekan Wisudo, Salomo Simanungkalit bahwa sesungguhnya tidak ada proses demokratis untuk menjadikan Tommy sebagai pemimpin redaksi.

Tidak ada pemilihan yang terbuka sampai diketahui seluruh anggota redaksi. "Saya tidak tahu apakah ada proses pemilihan di tingkat pimpinan. Saya juga tidak tahu apakah Jakob ketika memilih Tommy berkonsultasi dulu dengan para pemilik saham," ujar Simanungkalit. Ketika saya tanyakan, mengapa bukan Ninok Leksono, August Parengkuan atau Ace Madsupi yang dipilih, Simanungkalit malah bertanya, "Apakah mereka lebih pantas daripada Tommy?"

Suryopratomo sendiri tak ingat pasti mengapa ia dipilih. Yang ia tahu, awal tahun 2000, Oetama memangggilnya ke ruang rapat yang dingin milik Kompas di kawasan Palmerah Selatan. Di ruang itu, ada Parengkuan dan Sukartiono. Oetama minta Tommy jadi pemimpin redaksi. Spontan ia menolak permintaan Oetama, dengan alasan jam terbangnya masih minim. Lagipula, ia masih ingin jadi reporter lapangan. Tommy menyodorkan nama Parengkuan dan Sukartiono. Tapi, Parengkuan dan Sukartiono, yang duduk bersama Oetama, menolak mengambil jabatan itu, sehingga Tommy merasa tak punya pilihan lain selain menganggapnya sebagai penugasan.

Tetapi, menurut Parengkuan, Tommy dipilih karena ia merupakan yang terbaik di antara yang baik.ÊKata Parengkuan, proses penentuan Tommy cukup demokratis dan lama. "Dalam rapat-rapat redaksi nama Tommy sudah mulai disebut-sebut, dan kami kemudian memberitahu seluruh wartawan tentang siapa yang menjadi kandidat pemimpin redaksi. Memang ada yang kritis, tapi kemudian akhirnya setuju. Apakah itu tidak demokratis?" kata Parengkuan.

Maria Hartiningsih, wartawan senior Kompas mendukung pendapat Parengkuan. Menurut Hartiningsih, suatu ketika ia ditanya Parengkuan mengenai siapa yang lebih layak menjadi pemimpin redaksi: Suryopratomo atau Sukartiono. Hartiningsih memilih Suryopratomo.

Parengkuan menuturkan riwayat pemilihan Tommy. Sejak 1990, Oetama meminta Parengkuan memimpin Kompas. Tapi, Parengkuan menolak tawaran itu. "Saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Jakob tidak lagi menjadi pemimpin redaksi," katanya. Ia juga merasa tak disukai Harmoko yang saat itu menjabat menteri penerangan, sebuah jabatan yang sangat menentukan naik-turunnya media dalam pemerintahan rezim Soeharto. Dalam perjalanan waktu ketika usia terus bertambah, Parengkuan merasa peluangnya menjadi pemimpin redaksi semakin tipis. "Tongkat estafet kepemimpinan harus segera dialihkan kepada generasi yang lebih muda," katanya, bersemangat.

Bagi Parengkuan dan Oetama, situasi politik Indonesia yang berubah cepat dan munculnya peristiwa-peristiwa penting, menuntut kemampuan ekstra, baik dari segi mobilitas kerja maupun profesionalisme. Kemampuan itu tak lagi mereka miliki. Keduanya merasa lelah untuk terus berpacu.

Faktor kemudaan Tommy dan rombongannya hanya merupakan salah satu variabel saja. Profesionalisme, idealisme, dan leadership merupakan variabel yang tidak bisa diabaikan. Untungnya, sistem kerja, corporate culture dan mekanisme Kompas, sudah relatif mapan. Siapa saja yang memimpin Kompas tak menjadi masalah, apalagi banyak wartawan senior bersedia membantu pemimpin yang baru. Ini artinya, kriteria yang diajukan Parengkuan bukan hal yang tipikal melekat pada diri Tommy. Banyak wartawan Kompas memenuhi persyaratan itu. Tetapi, mengapa Tommy yang dipilih?


SEKARANG industri media tak hanya berhubungan dengan soal produksi informasi. Media juga bukan berkutat di antara wartawan dan teknologi percetakan. Media sarat muatan politik dan ekonomi. Melalui media, kesadaran manusia direkayasa dan persepsi manusia mengenai realitas dibentuk dan diarahkan. Terlebih dalam suasana demokratis, peran dan fungsi media sangat vital. Credo yang laris diucapkan adalah, "Siapa yang menguasai media, dialah yang paling hegemonik."

Rasanya, pernyataan Parengkuan terlalu simplistis jika meletakkan kriteria profesional, leadership, dan kemampuan intelektual sebagai basis utama penunjukan Tommy. Subyektivitas memang penting, tapi tidak mesti relevan. Kepentingan subyektivitas menjadi relevan ketika sanggup dikompromikan dengan kepentingan pemilik modal dan penguasa politik. Oleh karena itu, kriteria utama seorang pemimpin redaksi dari sebuah media besar semacam Kompas, adalah bagaimana menjaga agar Kompas tetap mapan.

Untuk mencari jawaban itu saya mewawancarai Satrio Arismunandar, mantan wartawan Kompas, yang diminta mundur dari Kompas (dengan golden shake hand) setelah ia pada 1994 ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Indepeden, yang tak disukai pemerintahan Soeharto dan Menteri Penerangan Harmoko. "Untuk menjadi pemimpin Kompas, harus figur yang non ideologis. Kalau ideologis pasti tersingkir," kata Arismunandar, sekarang bekerja di bagian penelitian dan pengembangan harian Media Indonesia.

Menurut Arismunandar, Tommy memang jauh dari hiruk-pikuk pergulatan politik yang jatuh bangun, apalagi terlibat dalam perkubuan dan konspirasi politik tingkat tinggi, baik di dalam maupun di luar Kompas. Tommy, misalnya, tak tertarik masuk Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, seperti yang dilakukan sejumlah seniornya ketika organisasi pimpinan Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie itu memiliki dominasi politik Indonesia pada 1990-an. Tommy juga tak dekat dengan para jenderal, seperti kedekatan beberapa rekannya dengan Jenderal Benny Moerdani saat Moerdani menjadi orang kuat militer pada 1980-an.

Dunia Tommy adalah tulis-menulis dan ia sangat menikmatinya. Olah raga membuatnya relatif tak tersentuh dengan kepentingan politik Indonesia yang centang perentang. Ia cinta bola, ia menulis bola, ia terkadang juga masih main bola. "Tak ada yang lebih bahagia selain dari membaca tulisan sendiri," kata Tommy. Bagi Tommy, profesionalisme dalam kerja jurnalistik adalah harga mati, dan ia percaya koran yang baik adalah koran yang non partisan. "Yang benar adalah fakta, bukan opini," ujarnya. Jalan lurus yang ditapaki Tommy itulah, menurut pengakuan Parengkuan, yang menyebabkan dirinya dan Jakob Oetama menjatuhkan kepercayaan padanya.

Sekarang apa yang bakal dilakukan pemimpin redaksi Kompas Suryopratomo?

Diam-diam, dalam pembicaraan dengan berbagai wartawan Kompas, saya menangkap kesan mereka menunggu apakah Tommy bisa melepaskan diri dari bayang-bayang sang magister Jakob Oetama?

Tommy sendiri tak antusias mengejar popularitas dan kewibawaan Oetama. Ia tak ingin menjadi Jakob Oetama, walau mengakui bahwa Oetama adalah guru dan idolanya. "Untuk menjadi seorang Jakob Oetama tidak mudah," ujar Tommy.

Untuk keluar dari bayang-bayang Oetama, terlebih jika hendak membuat perubahan drastis, jelas membutuhkan waktu yang panjang. "Setahu saya," demikian penuturan Arismunandar, "Kompas adalah koran yang paling konservatif. Untuk sebuah perubahan kecil saja, membutuhkan waktu yang lama."

Tapi harapan perubahan pada Tommy ditangkis Hartiningsih. "Tidak fair menilai kinerja Tommy hanya dalam sepuluh bulan ia menahkodai Kompas. Tidak benar Tommy hanya juru bicara Pak Jakob," kata Hartiningsih.

Karena itu, yang lebih bernilai adalah bagaimana melihat reaksi Tommy berhadapan dengan perubahan situasi ekonomi politik global dan nasional. Tommy bagaimanapun, tak mengabaikan sisi negatif dari menjamurnya industri media di Indonesia. Dengan iklim persaingan ketat, tak jarang banyak media kurang mengindahkan kaidah-kaidah jurnalisme yang benar. Semua berlomba menjadi yang terdepan dengan kualitas seadanya. Kekuatiran Tommy bukan pada pertumbuhan jumlah media yang pesat, dan persaingannya yang ketat, tapi pada mutu sumber daya manusianya. Ia mencontohkan, di Indonesia laporan investigasi belum dilakukan, atau kalau sudah dilakukan tidak berkualitas.

"Saya khawatir industri pers akan sama nasibnya dengan nasib industri perbankan. Ketika Paket Oktober 1988 (kebijakan pelonggaran syarat pendirian bank) diluncurkan, dalam waktu singkat terjadi boom sektor perbankan, di mana-mana bermunculan bank-bank baru. Tetapi, karena sumberdaya manusianya tidak dipersiapkan yang ada sebenarnya hanyalah bank-bank yang sebetulnya tidak kredibel, keropos, dan akhirnya tumbang. Kini, hampir seluruh bank-bank tersebut dilikuidasi atau di-take over pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional," katanya. Ledakan itu pula yang secara tak langsung mendorong terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada 1997-1998 di mana nilai rupiah jatuh hingga 70 persen terhadap dollar Amerika.

Tommy berpendapat, dalam iklim persaingan bebas ada dua hal yang menentukan independen tidaknya pers: fakta dan keserasian antara bisnis dan idealisme. Ia berpegang pada dua pedoman itu. Contoh. Satu ketika Kompas menurunkan feature yang berisi kritik arsitektur bangunan di kawasan Puncak, Bogor. Di terbitan yang sama, Kompas memuat iklan produk real estate pengembang dari bangunan yang arsitekturnya dikritik itu. Akibatnya, pengembang tadi berang dan memutuskan kontrak iklan senilai Rp 800 juta. Tommy tak gusar, fakta adalah fakta dan tidak boleh dikalahkan uang berapa pun besarnya.

Kiat Tommy mempertahankan keserasian antara bisnis dan idealisme adalah memisahkan secara tegas pekerjaan keredaksian dengan pekerjaan bisnis. Pemisahan antara redaksi dan bisnis adalah gagasan yang ditanamkan oleh pendiri Kompas PK Ojong. Dengan memisahkan redaksi dari bisnis, maka pembaca bakal tahu bahwa informasi yang dibacanya bisa dipercaya karena tak dinodai kepentingan bisnis suratkabar bersangkutan.

Kenyataan itu mendorong Tommy untuk bersikukuh bahwa ia tidak mau turut campur soal bisnis, bahkan ia tak bersedia mengikuti rapat umum pemegang saham. Ia ingin independen. "Bisnis saya larang keras mengintervensi redaksi. Jumlah iklan tidak boleh lebih dari lima puluh persen. Lebih dari itu saya gunting," ujarnya.

Bagaimana dengan advertorial yang semakin banyak menyita ruang Kompas? Kata Tommy, advertorial tidak dikerjakan redaksi, namun oleh bagian iklan yang belajar cara menulis dari redaksi.

Tommy hanya mengikuti rapat besar antara redaksi dan usaha untuk menentukan anggaran redaksi Kompas. Bisnis Kompas dan anak perusahaan yang tergabung dalam Kelompok Kompas Gramedia ditangani sepenuhnya oleh Jakob Oetama.

OMMY punya keinginan mulia. Ia ingin jabatan pemimpin redaksi tak jadi monopoli satu orang selama bertahun-tahun. "Cukup Pak Jakob yang menjadi pemimpin redaksi selama 35 tahun. Saya sendiri hanya ingin menjabat selama lima tahun dan boleh dipilih kembali selama satu periode. Setelah itu, saya ingin kembali ke lapangan, meliput dan menulis berita, seperti wartawan-wartawan asing yang sudah tua-tua itu," katanya.

Sebagai wartawan olah raga, ia menimba pelajaran berharga dari dunia itu. Tommy mengibaratkan pergantian pemimpin redaksi dengan perlombaan balap sepeda. Dalam lomba sepuluh putaran, setiap pembalap bergantian menjadi pemimpin, sehingga passing-nya bisa tinggi karena selalu ada tenaga baru. "Jika narik sepuluh putaran jelas tidak mungkin, karena itu setiap satu putaran, yang berada di belakang ganti memimpin, putaran berikutnya juga demikian. Sehingga makin lama makin cepat, karena tenaga yang di belakang lebih cepat daripada yang di depan, mengikuti aerodinamisnya."

Gagasan pergantian editor yang cepat itu juga terinspirasi model kepemimpinan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, setiap orang yang memenuhi kualifikasi bisa menjadi rektor, tetapi ketika masa jabatannya berakhir, tidak otomatis kehilangan jabatan. Dia bisa menjadi guru besar dan harganya sebagai seorang guru besar dan sebagai seorang rektor sama, bahkan kadang-kadang harga seorang guru besar bisa lebih tinggi. "Saya ingin Kompas menggunakan pola seperti itu, sehingga jabatan pemimpin redaksi tidak dilihat sebagai jabatan paling bergengsi," tutur Tommy dengan mimik muka serius.

Terkadang Tommy merasa jabatan pemimpin redaksi sebuah musibah. Ayah dua anak ini sekarang lebih banyak berurusan dengan pekerjaan yang sifatnya seremonial. Tugasnya beragam, dari membangun relasi Kompas, memimpin rapat redaksi hingga menghadapi protes dari pembaca.

"Hingga saat ini, saya sudah tiga kali diprotes," katanya. "Dan yang paling lucu, ketika Kompas diprotes karena memuat iklan nikah tamasya," katanya pada saya.

"Ceritanya begini," demikian Tommy berkisah. "Ada sepasang suami istri yang menikah tamasya, kemudian pasang iklan di Kompas. Ternyata sang suami masih memiliki hubungan dengan istri tuanya. Membaca iklan tersebut, istri tua menuntut Kompas sebagai tergugat dua, karena memuat iklan itu. Saya terkejut. Saya katakan, kami memuat iklan karena dia punya surat menikah tamasya, bukan karena bersekongkol dengannya. Gila apa?"

Protes banyak datang ke mejanya. Ini bikin pusing kepala. "Pokoknya saya hanya satu periode, hanya satu termin saja," katanya jengkel.

Tommy juga kehilangan waktu menyaksikan siaran langsung sepakbola yang biasa disiarkan televisi pukul dua pagi dari daratan Eropa. Pada jam selarut itu, Tommy harus tidur kalau ingin tak terlambat masuk kantor esok harinya. Sebagai pemimpin redaksi, ia harus tiba di kantor pukul delapan pagi, memimpin rapat perencanaan.

Tetapi, apapun lakon yang dipentaskannya saat ini, ia merasa sangat bersyukur. "Saya mengerjakan semuanya dengan senang hati," katanya. Kini, hari-harinya diisi dengan rutinitas. "Saya ke kantor pukul delapan pagi dan baru pulang larut malam. Dalam sehari saya dua kali rapat, pukul sembilan pagi rapat perencanaan dan pukul enam sore rapat budgeting berita".

Apa yang hendak dikerjakannya saat ini, hanyalah membawa Kompas keluar dari mitos, bahwa ketika sebuah perusahaan keluarga dipimpin oleh generasi ketiga, pasti ambruk. Tommy ingin Kompas seperti The New York Times atau The Washington Post, dua koran kenamaan dari Amerika, yang bisa bertahan hingga satu abad, dan itu tanggung jawabnya kini.

Suryopratomo bertekad menjadikan Kompas media yang mampu memberikan perspektif kepada pembacanya. Ia juga berharap Indonesia masa depan yang demokratis dan menghargai pluralitas. Baginya, itu tugas dan tanggung jawabnya sebagai wartawan yang kebetulan menjadi pemimpin redaksi dari harian terbesar dan terkuat di Indonesia. Kompas. (¤)


Majalah Pantau, edisi Maret 2001

Amanat Hati Nurani Karyawan

Kompas tumbuh besar tapi juga dihadang soal perburuhan, politik, dan suksesi.
Oleh COEN HUSAIN PONTOH

PADA awalnya adalah bulanan Intisari. Membincangkan Kelompok Kompas Gramedia atau biasa disingkat KKG, tanpa menyinggung Intisari, ibarat kacang lupa kulitnya. Intisari didirikan oleh Auwjong Peng Koen, yang lantas lebih dikenal dengan nama Petrus Kanisius Ojong, pemimpin redaksi mingguan Star Weekly, serta Jakob Oetama, wartawan mingguan Penabur milik gereja Katolik.

Waktu itu, tepatnya 7 Agustus 1963, ketika Republik Indonesia tengah memasuki usianya yang ke-18, di tengah suasana suka cita itu, bayi Intisari lahir ke bumi. Edisi perdana dicetak tebal 128 halaman, terdiri atas 22 artikel. Edisi ini memuat karya terjemahan tentang bintang layar perak Marilyn Monroe, pengalaman perjalanan ke London Nugroho Notosusanto, seorang ahli sejarah dari Universitas Indonesia, dan kisah Usmar Ismail, sutradara film kenamaan, ketika pertama kali membuat film.

Tapi, setahun kemudian, ketika Presiden Soekarno mendesak Partai Katolik mendirikan koran, maka dari dapur Intisari inilah sebagian wartawan Katolik direkrut. Menindaklanjuti keinginan Soekarno, beberapa tokoh Katolik terkemuka seperti P.K. Ojong, Jakob Oetama, R.G. Doeriat, Frans Xaverius Seda, Policarpus Swantoro, R. Soekarsono, mengadakan pertemuan bersama beberapa wakil elemen hierarkis dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI): Partai Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda Katolik dan Wanita Katolik. Mereka sepakat mendirikan Yayasan Bentara Rakyat.

Susunan pengurus: ketua Ignatius Joseph Kasimo (ketua Partai Katolik), wakil ketua Frans Seda (Menteri Perkebunan dalam kabinet Soekarno), penulis I F.C. Palaunsuka, penulis II Jakob Oetama, dan bendahara P.K. Ojong. Dari rahim Yayasan Bentara Rakyat inilah jabang bayi Kompas dilahirkan.

Menurut Frans Seda, yang kini duduk sebagai komisaris utama Kelompok Kompas Gramedia, suatu hari, ia ditelepon koleganya dalam kabinet Soekarno, Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, yang minta Seda melakukan sesuatu untuk menandingi komunisme. "Jenderal Yani bilang, 'Kalau orang Katolik memulai sesuatu pasti baik.' Kebetulan waktu itu belum ada harian Katolik, yang ada adalah harian Sinar Harapan, harian Kristen," ujar Seda.

Ide dan saran dari Jenderal Yani tersebut, walaupun dipandang penting, sesungguhnya ditanggapi pesimis. Bagi sebagian besar pemimpin Partai Katolik, penerbitan koran dianggap sebagai sesuatu yang terlampau berat. Dalam buku Sejarah Ringkas Kompas, usul Jendral Yani dibicarakan Seda dengan beberapa pemuka agama Katolik macam Monsignor Albertus Soegijapranata, Ignatius Joseph Kasimo, serta pengelola bulanan Intisari P.K. Ojong dan Jakob Oetama.

"Kami berdua sebenarnya enggan menerima permintaan menerbitkan suratkabar Kompas. Lingkungan politik, ekonomi, dan infrastruktur pada masa itu tidak menunjang," kata Jakob Oetama dalam artikel berjudul "Mengantar Kepergian P.K. Ojong" yang dimuat Kompas, 2 Juni 1980.

Tapi tekad Partai Katolik menerbitkan koran sudah final. Ojong dan Oetama ditugaskan membangun perusahaan. Mulailah mereka bekerja mempersiapkan penerbitan koran baru, corong Partai Katolik. Tapi, suhu politik yang memanas saat itu, membuat pekerjaan ini tak mudah. Rencananya, koran ini diberi nama Bentara Rakyat.

"PKI tahu rencana kami, lantas dihadang, namun karena Bung Karno setuju kita jalan terus hingga izinnya keluar," ujar Seda.

Seda mengacu pada Partai Komunis Indonesia -salah satu partai besar di Indonesia pada 1950-an dan 1960-an. PKI memenangkan tempat keempat dalam pemilihan umum 1955.

Izin sudah di tangan, tapi Bentara Rakyat tak kunjung terbit. Rupanya rintangan belum semuanya berlalu. Masih ada satu halangan yang harus dilewati, yakni izin dari Panglima Militer Jakarta, waktu itu dijabat oleh Letnan Kolonel Dachja. Dari markas militer Jakarta, diperoleh jawaban izin operasi keluar jika syarat 5.000 tanda tangan pelanggan terpenuhi.

"Bagaimana ini, koran belum terbit kok sudah disyaratkan 5.000 pelanggan. Itu kan berarti meminta sesuatu yang tidak mungkin, toh?" gerutu Seda.

Apakah mereka mundur? Tidak, kaki terlanjur dilangkahkan, niat sudah dipancangkan. Menghadapi birokrasi yang menghambat itu, tokoh-tokoh Katolik ini lari ke Pulau Flores, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di Flores, mereka mengumpulkan tanda tangan anggota partai, guru sekolah, dan anggota-anggota koperasi kopra di Kabupaten Ende Lio, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Flores Timur.

"Kami berhasil mengumpulkan 5.000 tanda tangan dan kita kirim ke Jakarta menggunakan karung. Kaget mereka dan tidak bisa lagi menolak," kenang Seda, dengan mata berbinar-binar.

Sehari sebelum diterbitkan, Frans Seda yang saat itu menjabat menteri perkebunan, menemui Presiden Soekarno, melaporkan kesiapan penerbitan. Seda masih mengingat dengan baik isi percakapannya dengan Soekarno.

"Bung, kita sudah siap untuk menerbitkan koran," kata Seda.

"Namanya apa?" tanya Soekarno.

"Bentara Rakyat."

"Boleh saya usul satu nama?" tanya Soekarno lagi.

"Boleh."

"Saya usul namanya Kompas, yang artinya penunjuk arah," kata Soekarno.

Usai pertemuan tersebut, dengan berlari Seda kembali ke kantor redaksi dan menceritakan pertemuannya dengan Presiden Soekarno, yang mengusulkan perubahan nama dari Bentara Rakyat jadi Kompas.

Pergantian nama ini menimbulkan banyak protes. "Orang Medan waktu itu marah, sebab Kompas itu katanya identik dengan ngompas yang artinya memeras," kata Seda. Ada juga yang menjadikannya bahan olok-olok. Lantaran pendirinya Partai Katolik, dalam pojok kiri harian Bintang Timur dan Harian Rakyat, ditulis bahwa Kompas artinya "Komando Pastor."

"Lainnya bilang Kompas itu artinya Komando Pak Seda," kata Seda, tertawa.

Lantaran sering terlambat terbit, Kompas diplesetkan jadi Komt Pas Morgen, artinya "Kompas yang datang pada keesokan harinya."

Akhirnya, persoalan nama beres juga. Tapi logo Bentara Rakyat sudah terlanjur naik cetak. "Sore harinya, kita ubah nama Bentara Rakyat sehingga itu logo Kompas yang pertama hurufnya lebih kecil karena hurufnya harus diubah. Kemudian, karena harian Sinar Harapan terbit sore hari, kami putuskan bahwa Kompas terbit pagi hari," ujar Seda.

Kompas edisi perdana dicetak di percetakan PN Eka Grafika, milik harian Abadi yang berafiliasi pada Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Ketika proses percetakan sedang berlangsung, suasana tampak tegang, seperti menunggui bayi yang akan lahir.

"Sebentar lagi. Sebentar lagi keluar," gumam P.K. Ojong sambil menahan senyum.

Selain Ojong, yang hadir menunggu lahirnya sang bayi Kompas adalah Jakob Oetama, Theodorus Purba, Tinon Prabawa, Tan Soei Sing (Indra Gunawan), Eduard Liem (Eduard Linggar), Roestam Affandi, Djoni Lambangdjaja, August Parengkuan, Harthanto, Kang Hok Djin, Kang Tiaw Liang, Dimyati, Marjono, dan Petrus Hutabarat. Begitu edisi pertama Kompas muncul dari mesin cetak, tepuk tangan pun menyambutnya, diiringi kilatan cahaya kamera Sudardja dari majalah Penabur. Suasana sekejap berubah gembira campur haru.

Tepat 28 Juni 1965, bayi Kompas lahir, dengan motto, "Amanat Hati Nurani Rakyat." Berita utama di halaman satu berjudul "KAA II Ditunda Empat Bulan." Sementara Pojok kanan bawah mulai memperkenalkan diri, "Mari ikat hati. Mulai hari ini, dengan Mang Usil." Di halaman pertama pojok kiri atas, tertulis nama staf: Pemimpin Redaksi Jakob Oetama; Staf Redaksi J. Adisubrata, Lie Hwat Nio, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, dan Eduard Liem.

Kemana nama P.K. Ojong? Menurut Oetama, nama Ojong ketika itu tabu politik. Figur Ojong tidak disukai Soekarno.

Untung tak dapat diraih, malang tak bisa ditolak. Pagi hari 30 September 1965, selang tiga bulan usia Kompas, sebagian besar warga Jakarta terlelap dalam tidur pulasnya, ketika sekelompok tentara bersenjata menangkap beberapa jenderal yang dituduh terlibat dalam Dewan Jenderal. Peristiwa ini mengubah jalannya republik. Sejarah mencatat sebagai upaya perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Soekarno.

Sehari setelah peristiwa itu, August Parengkuan dan Ponis Purba yang tengah mendapat giliran tugas malam, diberi tahu pihak percetakan bahwa Kompas beserta suratkabar lain tak boleh terbit. Hanya harian Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, kantor berita Antara, dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata yang diperbolehkan menyiarkan berita. Larangan untuk tidak naik cetak tadi dikeluarkan oleh pihak militer Jakarta. Dalam surat perintah itu disebutkan "dalam rangka mengamankan pemberitaan yang simpang-siur mengenai pengkhianatan oleh apa yang dinamakan Komando Gerakan 30 September/Dewan Revolusi, perlu adanya tindakan-tindakan penguasaan terhadap media-media pemberitaan."

Ketika itu Parengkuan dan Purba tetap yakin Kompas tak perlu dilarang terbit. Alasannya, Kompas sudah mengecam pemberontakan, dan di dalam lay out sudah disiapkan bahwa Kompas edisi 2 Oktober juga memuat pernyataan sikap dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana RE Martadinata.

Penyerangan terhadap PKI, ternyata tak menyelamatkan Kompas. Koran itu baru boleh terbit lagi pada 6 Oktober 1965. Rentang waktu seminggu itu, hingga saat ini menjadi misteri yang belum terkuak. Banyak asumsi, pertanyaan, dan analisis bergentayangan. Mengapa seluruh koran dibredel dan hanya menyisakan koran milik militer?

Pertumbuhan Kompas meningkat. Saat pertama kali dicetak, oplah Kompas sekitar 4.800 eksemplar. Ketika pindah ke percetakan yang lebih bagus, Percetakan Masa Merdeka, tirasnya meningkat jadi 8.003 eksemplar, hingga menjelang pembredelan yang dilakukan Orde Baru. Saat terbit kembali pada 6 Oktober 1965, tiras Kompas menembus angka 23.268 eksemplar.

Zaman berganti. Soekarno diganti Jenderal Soeharto. Pada 1999, setahun sesudah Soeharto dipaksa mundur, tiras Kompas mencapai angka lebih dari 600 ribu eksemplar per hari. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset AC Nielsen tahun 1999 menunjukkan pasar terbesar masih seputar Jakarta 46,77%, Bogor, Tangerang, dan Bekasi 13,02%, Jawa Barat 13.02%, Jawa Tengah, Yogyakarta 6,67%, Jawa Timur 2,04%, Sumatera 8,81%, Kalimantan 2,16%, dan Indonesia Timur 4,23%.


KOMPAS adalah pohon keberuntungan. Seperti yang ditulis dalam Sejarah Ringkas Kompas, koran ini dianggap telah mencapai "trisuksesnya," yakni sukses dalam mengembangkan diri menjadi suatu pribadi kebanggaan nasional, sukses sebagai suatu harian yang tinggi kualitasnya, besar kuantitasnya, serta terpercaya profesionalismenya, dan sukses sebagai suatu bisnis.

Sukses besar Kompas ini yang kemudian mendorong Ojong dan Oetama, melirik sektor usaha di luar penerbitan. Rencana ini mendapat dukungan penuh para pendiri Kompas lain.

Pada 2 Februari 1970, berdiri toko buku Gramedia di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Waktu terus bergulir dan seiring perkembangan Kompas yang menjadi motor penggeraknya, unit-unit usaha itu bertambah banyak. Menurut Seda, ketika tiras Kompas mendekati 100 ribu eksemplar, mulai dipikirkan untuk mendirikan sebuah percetakan sendiri. "Kalau mau berkembang kita kan tidak bisa tergantung pada orang lain?" tukas Seda.

Kebutuhan pembaca kembali dipenuhi Kompas dengan mendirikan Percetakan Gramedia di Jakarta pada tahun 1972. Pada tahun yang sama, mereka membentuk PT Transito Asri Media, anak perusahaan yang mendistribusikan buku impor dan lokal pada jaringan toko buku yang dimilikinya sendiri.

Setahun kemudian, PT Gramedia Pustaka Utama berdiri dan PT Radio Sonora Munda, yang khusus mengudara di Jakarta, resmi beroperasi. Pada tahun yang sama, majalah anak-anak Bobo naik cetak untuk pertama kalinya. Kalangan remaja juga tak lepas dari incaran kelompok ini, sehingga pada tahun 1977 majalah Hai diterbitkan.

Di tengah-tengah perkembangan bisnis Kompas yang pesat itu, terjadi perubahan politik di tingkat nasional. Rezim Orde Baru ternyata berjalan tidak sesuai harapan rakyat. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata belum terlaksana. Keresahan mulai melanda kalangan mahasiswa. Kekecewaan hadir di mana-mana.

Tetapi, protes mahasiswa dan kegelisahan rakyat ditanggapi dengan dingin. Proyek-proyek mercusuar tetap dijalankan, sehingga ketergantungan terhadap modal asing makin tinggi. Pada lapisan puncak kekuasaan yang didominasi militer dan birokrasi, praktek korupsi dan intrik politik kian kencang.

Pada bulan Januari 1974, Jakarta dilanda demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang menolak kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Penolakan terhadap Tanaka, dianggap sebagai simbol penolakan dominasi modal asing. Peristiwa ini populer dengan sebutan "Peristiwa Malari."

Reaksi rezim Orde Baru atas Peristiwa Malari tenyata sangat keras. Pers terkena getahnya. Harian Indonesia Raja, yang dipimpin oleh wartawan kawakan Mochtar Lubis dibredel dan koran-koran lain, di antaranya Kompas, mendapat peringatan keras.

Dalam situasi politik yang represif tersebut, menurut Budiarto Danudjaja, mantan redaktur pelaksana Kompas yang kini menjadi wakil pemimpin redaksi Lippostar.com, muncul gagasan untuk mendirikan Kelompok Kompas Gramedia.

"Pada waktu itu, muncul pertanyaan, bagaimana jika Kompas dibredel? Kalau sampai dibredel, habislah semuanya. Karena itu, dicarilah alternatif usaha yang lain. Semacam strategi untuk jaga-jagalah," ujar Danudjaja "Sehingga kalau Kompas kena bredel, maka semua switch ke sana," lanjut Danudjaja.

Apakah politik rezim Orde Baru yang represif itu hikmah terselubung buat Kompas? Danudjaja tak memberi jawaban yang pasti. Menurutnya, sejak zaman Ojong ada semacam filosofi yang dikembangkan di Kompas, bahwa mereka hendak menciptakan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi orang lain.

Hal ini dibenarkan Parengkuan, direktur komunikasi KKG. "Pernah ada orang Australia yang menawarkan pada kami untuk investasi di sana, tapi Pak Jakob menolak karena hal itu sudah bertentangan dengan falsafah KKG, yaitu hendak menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dalam bentuk apapun kita nggak mau investasi di luar negeri," tutur Parengkuan.

Faktor lain yang melahirkan gagasan untuk membentuk KKG adalah sukses yang diraih Kompas dalam segi bisnis. "Karena Kompas ini diterima oleh rakyat, maka rencana berikutnya adalah percetakan dan kemudian membangun unit-unit usaha lainnya," ujar Seda, dengan nada bangga.

Pernyataan Seda ini dibenarkan Danudjaja. "Mereka punya uang dari hasil penerbitan dan itu menggerakkan mereka masuk macam-macam bidang. Ada hotel, tissue, rotan, udang, dan segala macam."

"Pada awal tahun 1980-an, berkali-kali Pak Jakob memberikan penjelasan bahwa salah satu yang dilakukan untuk melindungi masa depan perusahaan adalah dengan jalan menginvestasikan kembali bagian dari keuntungan yang diperoleh," ujar Albert Kuhon, mantan wartawan Kompas yang kini reporter senior Liputan 6 SCTV.

Kini KKG telah berkembang menjadi perusahaan induk, terdiri atas 11 divisi yang membawahi puluhan anak perusahaan. Pohonnya makin rindang dan akarnya tidak saja tunggang tapi serabut, menembus dalam dan merembet ke mana-mana. Jumlah karyawannya lebih dari 10 ribu orang. Memang tidak semua unit usaha itu sukses, baik di bidang penerbitan maupun perdagangan dan jasa. Sebagai contoh, saat ini KKG memikirkan untuk keluar dari bisnis perbankan, karena dianggap kurang menguntungkan, sedangkan bisnis tambak udang, supermarket, PT Gramedia Film yang membuat film-film hiburan, dokumenter, dan iklan, telah ditutup.


KELOMPOK Kompas Gramedia bukan saja perusahaan media tapi salah satu pelaku bisnis yang disegani di Indonesia. Ia menguasai hampir 20 persen dari seluruh jumlah penerbitan di Indonesia. Jakob Oetama, direktur utama KKG, pada 1997 menempati peringkat ke-79 dalam daftar 200 pembayar pajak individual terbesar di Indonesia. PT Kompas Media Nusantara berada di peringkat 41.

Hebatnya, di tengah-tengah persaingan menangguk modal di bursa saham, kelompok ini tak tergoda sama sekali. Mengapa KKG tidak go public? Seda menjawab, "Untuk apa go public kalau dengan usaha sendiri bisa jalan?"

Hal yang paling ditakuti KKG bukan masalah kekurangan modal, tapi masalah politik. Dalam buku Pers Terjebak, terbitan Institut Studi Arus Informasi, diuraikan bahwa dalam rentang waktu kekuasaannya selama 32 tahun, rezim Orde Baru melakukan pembredelan sebanyak sepuluh kali. Bredel pertama dilakukan ketika pecah Peristiwa G30S, saat 30 penerbitan besar ditutup sementara atau ditutup sama sekali.

Pada peristiwa 15 Januari 1974 (Malari), kembali rezim ini makan korban 12 penerbitan. Tak berhenti sampai di sini, pada tahun 1978 mereka menutup sementara 14 penerbitan berkaitan dengan protes pencalonan Soeharto kembali menjadi presiden. Pada tahun 1982, majalah Tempo ditutup sementara, menyusul Jurnal Ekuin (1983), Expo, Topik, dan Fokus (1984), Sinar Harapan (1986), Prioritas (1987), serta Monitor (1990).

Selama periode tersebut, seluruh media yang terkena bredel tak melakukan perlawanan yang serius. Perlawanan keras terhadap politik bredel baru dilakukan, ketika Tempo, Detik, dan Editor dibredel pada tahun 1994.

Kompas yang merupakan bisnis inti KKG, dua kali mengalami kejadian pahit. Pertama tahun 1965 dan kedua tahun 1978. Pada 1978 Kompas dilarang terbit karena liputan demonstrasi mahasiswa besar-besaran. Saat itu media yang ingin terbit kembali diharuskan mematuhi beberapa persyaratan pemerintah. Jakob Oetama bersama dengan pemimpin redaksi lain akhirnya mengirimkan surat kepada Presiden Soeharto, mohon bisa terbit kembali.

Dalam surat tertanggal 28 Januari 1978 itu, mereka menyatakan dapat memahami pembredelan yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, karena dimaksudkan mencegah berlarut-larutnya keadaan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dengan kesadaran itu maka mereka selalu mengadakan "instrospeksi diri sesuai dengan anjuran Bapak Presiden."

Karuan saja, kompromi ini mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Dari pihak karyawan, reaksi yang muncul bermacam-macam. Ada yang setuju dan ada yang menentang. Salah seorang karyawan yang menentang keputusan Oetama adalah Jus Soema di Pradja. Dalam sebuah surat buat Oetama, 13 Pebruari 1978, Soema di Pradja menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, dengan penandatanganan itu Oetama mengakui Kompas telah melanggar etika jurnalisme dan menyimpang dari tugas dan tanggung jawab pers sendiri, dan dengan demikian telah menghukum dirinya sendiri.

Oetama berdalih bahwa tindakan itu terpaksa dilakukannya mengingat nasib 2.500 karyawan KKG.

"Perbuatan seperti itu menurut hemat saya telah menghancurkan martabat pers Indonesia," tutur Soema di Pradja, mengenang peristiwa tersebut dan ia memilih mundur dari Kompas.

Tetapi, kompromi terbesar KKG adalah kasus Monitor, tabloid terlaris milik KKG. Hari itu, Senin 15 Oktober 1990, Monitor menurunkan hasil angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca. Hasil angket itu menunjukkan Nabi Mohammad salallahu alaihi wassalam menempati urutan kesebelas sebagai tokoh yang paling dikagumi, satu tingkat di bawah Arswendo Atmowiloto, pemimpin redaksi Monitor yang menempati peringkat kesepuluh.

Sontak publikasi itu menimbulkan kegemparan di kalangan umat Islam. Monitor dianggap melecehkan nabi Mohammad salallahu alaihi wassalam, membangkitkan kembali sentimen suku, agama, dan ras. Protes pun gencar dilancarkan pada Monitor, dari Majelis Ulama Indonesia hingga organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam dan Pemuda Muhamadiyah.

Dengan makin gencarnya protes terhadap Monitor, pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko, Selasa 23 Oktober 1990 membatalkan surat ijin usaha penerbitan persnya. Tak lama, Persatuan Wartawan Indonesia cabang Jakarta, mengeluarkan surat yang isinya memberhentikan Arswendo Atmowiloto dari keanggotaan PWI dan mencabut rekomendasi untuk jabatan pemimpin redaksi, tidak hanya untuk Monitor tapi juga untuk majalah Hai. Puncak dari peristiwa heboh angket itu, Arswendo Atmowiloto, diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.

Menghadapi pembredelan itu, editorial Kompas 23 Oktober 1990, menyatakan, "Monitor memang telah salah langkah dengan memuat hasil angketnya. Karena itu, kita pun menyesalkan dan mengecamnya." Hal yang sama dinyatakan oleh Jakob Oetama, "Saya sendiri menganggap tindakan itu sudah pantas ditimpakan pada Monitor." Lalu, bagaimana tanggung jawab KKG sebagai induk dari Monitor?

"Monitor itu berdiri sendiri dan jangan dikait-kaitkan dengan yang lain," tukas Policarpus Swantoro, yang saat itu adalah wakil pemimpin umum Kompas dan salah satu pemimpin KKG.

Mengenai Arswendo Atmowiloto, Oetama mengatakan "Saya sangat menyesalkan dia, sebagai pemimpin media tidak bisa melihat efek dari apa yang ditulisnya. Padahal, dalam segala hal prinsip dan sikap dasar kami hati-hati, tahu diri dan timbang rasa, terutama dalam hal-hal yang menyangkut suku agama dan ras. Hal itu tampak dari isi surat kabar dan semangat suratkabar yang selama ini saya asuh bersama rekan-rekan." Tak lama kemudian, Arswendo diberhentikan sebagai karyawan KKG.

Dengan dibredelnya Monitor, membuktikan betapa takutnya KKG terhadap masalah politik. Padahal dengan dibredelnya Monitor, maka tak kurang dari Rp 43,1 miliar pemasukan yang batal masuk kocek KKG. Sejak kasus Monitor, KKG semakin sensitif dengan persoalan Islam. Sedikit saja, Kompas salah memberitakan kasus-kasus yang menyangkut Islam, hal itu jadi alasan protes. Dalam bahasa Satrio Arismunandar, mantan wartawan Kompas yang kini staf harian Media Indonesia, Kompas menderita sindrom minoritas. "Kompas secara institusional dan historis dari Partai Katolik. Perasaan itu, saya pikir masih ada, dan orang yang dari kalangan minoritas cenderung untuk menyesuaikan diri dalam arti menyesuaikan diri dengan yang mayoritas. Kecuali kalau Anda mayoritas, sehingga Anda merasa bisa berbuat apa saja," ujarnya.


SUATU hari di tahun 1988, terjadi geger di negeri Kompas. Penyebabnya adalah Albert Kuhon, wartawan Kompas yang mencoba mendirikan serikat buruh di lingkungan kerjanya. Gagasan Kuhon didukung beberapa wartawan Kompas, seperti Rikard Bagun, Irwan Julianto, dan Maruli Tobing.

Gagasan itu langsung ditampik jajaran pemimpin Kompas. Kuhon berkisah, "Pak Swantoro tahu bahwa ketika itu sedang dilakukan penandatanganan petisi untuk pembentukan serikat buruh. Beliau marah dan menggebrak meja. Ia minta kepada para penanda tangan untuk memilih, apakah ikut Kuhon atau ikut dia."

Pemberontakan Kuhon, demikian Danudjaja menyebutnya, akhirnya dibawa dalam rapat bulanan. "Di Kompas, setiap bulan ada rapat bulanan, pada rapat itulah sosialisasi pemikiran pemimpin dilakukan," kata Kuhon.

Suasana rapat sangat tegang. Rapat dipimpin Policarpus Swantoro dan dihadiri Jakob Oetama sebagai pemimpin redaksi serta seluruh karyawan Kompas. Menurut Kuhon, rapat tersebut membicarakan kasusnya. Beberapa orang diberi kesempatan bicara, tapi ia sendiri dilarang berpendapat.

"You tidak usah bicara," demikian kata Swantoro seperti ditirukan Danudjaja.

"Karena Kuhon tidak dikasih kesempatan bicara, terpaksa saya angkat bicara," tutur Danudjaja.

"Waktu itu saya ngomong, pertama, tolong jelaskan pada kami bahwa Pak Jakob main dua pedang. Kedua, di sini ada Valens Doy (wartawan Kompas), tolong jelaskan apa maksudnya dia berkata, 'Melihat gerakan kalian ibaratnya saya harimau mencium bau darah.' Ketiga, penyataan Pak Jakob, 'Jangan-jangan ini pembaruan yang kita tunggu-tunggu itu," kata Danudjaja lagi. Menurutnya, ketiga hal yang diungkapkannya itu merupakan pokok persoalan.

Akhirnya Kuhon diberi kesempatan bicara. "Yang memberikan kesempatan itu Pak Jakob. Kepada Swantoro ia bilang, 'Kenapa Kuhon tidak didengarkan, beri ia kesempatan untuk bicara.' Makanya sampai sekarang saya respek sama Pak Jakob," kenang Kuhon.

Drama kecil ini menandai transisi Kompas dari bentuk yayasan menjadi bentuk perseroan terbatas. Pada tahun 1982, seperti dituturkan Seda, ada perubahan undang undang yang isinya melarang yayasan mendirikan unit usaha. "Dengan adanya perubahan itu kita mendirikan PT Kompas Media Nusantara, saat saya menjadi komisaris utama dan Jakob Oetama sebagai direktur utama," ujar Seda.

Perubahan ini menimbulkan persoalan. Menurut Kuhon, ada dua alasan yang mendorongnya mendirikan serikat buruh. Pertama, ia melihat sudah waktunya karyawan memberdayakan diri dan ternyata mayoritas mereka setuju dengan gagasannya. Kedua, adanya perubahan yayasan jadi perseroan terbatas, sehingga status mereka pun jadi berubah. "Kalau dulu kami bekerja pada yayasan, maka kini kami bekerja pada perusahaan. Lagi pula, yayasan kan nonprofit sementara perusahaan berorientasi profit," tukas Kuhon.

Pendirian serikat buruh jadi masalah, karena saat itu pemerintah melarang adanya serikat buruh di kalangan wartawan. "Penjelasan yang saya terima bahwa, sebagaimana yang digariskan oleh Menteri Penerangan Harmoko, wartawan adalah kaum profesional bukan buruh," ujar Kuhon.

Pernyataan Kuhon ini dibenarkan direktur komunikasi KKG August Parengkuan. Menurutnya, saat itu memang tak dibenarkan membentuk serikat buruh. "Pemerintah hanya mengakui PWI dan setahu saya, yang terjadi waktu itu adalah tuntutan untuk perbaikan kesejahteraan karyawan, bukan tuntutan membentuk serikat buruh. Saya pikir Kuhon ngerti undang-undangnya," kata Parengkuan.

Penolakan tadi merupakan bagian dari komitmen lama KKG kepada pemerintah untuk tidak memperkeruh stabilitas politik nasional. Hal lain yang menyebabkan pelarangan itu berakar pada visi perusahaan yang diamanatkan P.K. Ojong.

Ketika mengenang Ojong, Oetama mengingatkan kembali visi tentang semangat kekeluargaan dalam perusahaan. "Menurut Pak Ojong, para pendiri Kompas dan Intisari berasal dari kelompok guru, pegawai negeri dan wartawan, yakni kalangan yang tidak bermodal, dan maka itu tidak termasuk golongan ekonomi kuat. Mereka sadar, untuk dapat melaksanakan cita-cita berkecimpung di bidang penerbitan seperti majalah dan harian, individu-individu itu harus bergabung dan bersatu dalam suatu perusahaan kolektif," ujar Oetama.

Dengan demikian, eksperimen Kuhon dipandang sebagai ancaman terhadap semangat kolektivitas dan kekeluargaan. Tak mengherankan jika Kuhon dimatisurikan selama setahun. "Hampir setahun lebih tulisan-tulisan saya tidak diterbitkan di Kompas," ujar Kuhon mengenang kejadian ini. Selanjutnya, Kuhon keluar dari Kompas, sedangkan Irwan Julianto dimutasi ke Surabaya.


SEPULUH tahun kemudian, visi kekeluargaan ini kembali disampaikan pada Bambang Wisudo, wartawan dan ketua Perkumpulan Karyawan Kompas, sewaktu ia dan beberapa wartawan lainnya berinisiatif membentuk sebuah serikat karyawan di Kompas pada tahun 1998. "Pak Jakob mengatakan bahwa perusahaan ini visinya adalah kekeluargaan, persaudaraan, care, sehingga apa perlu sih kita membentuk serikat buruh kayak gitu?" ujar Wisudo menirukan.

Walaupun ada reaksi penolakan, agaknya nasib Wisudo jauh lebih beruntung ketimbang nasib Kuhon. Ada beberapa hal yang menyebabkan gagasan itu disetujui perusahaan. Pertama, konteks sosial politik di tingkat nasional sudah berubah. Semua orang bergairah membuat organisasi dan kebetulan dalam Undang Undang Ketenagakerjaan yang baru ada hak bagi karyawan untuk membentuk serikat karyawan. Jadi secara legal formal, jika pembentukan serikat karyawan ini ditolak, maka perusahaan bisa dikenakan sanksi hukum. Kedua, sejak awal pembentukan serikat ini, pihak perusahaan terlibat secara aktif dalam rapat-rapat pembentukan komite persiapan organisasi. Ketiga, gagasan mereka pada akhirnya didukung Oetama dan keempat, mereka tidak menggunakan nama serikat karyawan apalagi serikat buruh, tetapi Perkumpulan Karyawan Kompas.

"Kami memang mengambil langkah moderat," tukas Wisudo.

Tidak demikian halnya dengan karyawan majalah Jakarta Jakarta yang kini sudah tutup. Menurut Yosep Adi Prasetyo, mantan wartawan Jakarta Jakarta, juga ketua Serikat Karyawan Jakarta Jakarta, justru karena mereka membentuk serikat buruh maka ditutup.

Perbedaan nasib yang dialami karyawan Kompas dan Jakarta Jakarta ini melahirkan sejumlah pertanyaan penting. Apakah SKJJ dalam proses pembentukannya tidak melibatkan karyawan sejak awal? Atau mereka terlalu radikal?

"Jakarta Jakarta ini tempat berkumpulnya para pemberontak KKG sejak majalah ini diterbitkan hingga ditutup, tidak pernah bisa ditundukkan," tutur Stanley, nama panggilan Yosep Adi Prasetyo.

Masalah kebebasan berserikat hanya satu bab dari cerita besar yang menimpa KKG saat transisi dari yayasan ke perseroan terbatas. Masalah yang tak kalah ruwetnya adalah soal kepemilikan saham serta hubungan antara karyawan dan pemimpin perusahaan.

Kepemilikan saham di KKG, terbagi atas dua bagian besar: oleh lembaga dan individu-individu. Lembaga yang terbesar kepemilikan sahamnya adalah Yayasan Bentara Rakyat yang mendirikan Kompas, dengan jumlah 60 persen. Lembaga lain adalah Koperasi Karyawan yang merupakan gabungan dari saham-saham karyawan secara individual, yakni sebesar 20%. Sisanya adalah kepemilikan individu, seperti Jakob Oetama 10%, P.K. Ojong 2,5%, Frans Seda 2,5%, keluarga I.J. Kasimo 2,5%, dan Policarpus Swantoro 2,5%.

Menurut Seda, mereka meniru harian Le Monde yang terbit di Paris, Perancis. "Di sana yang berhak memiliki saham hanyalah karyawan yang telah bekerja lebih dari lima tahun. Tapi , saham ini tidak bisa diwariskan kecuali saham para pendiri, seperti saya atau Pak Jakob. Yang lain tidak boleh, kalau mereka keluar atau meninggal misalnya, saham tersebut balik kembali ke perusahaan," ujar Seda.

Soal kepemilikan saham ini ternyata berbuntut panjang. Karyawan merasa mereka hanya diiming-imingi saham sebesar 20%, padahal mereka tak pernah menikmati hasilnya. Menurut Wisudo, sebenarnya tidak ada persoalan jika saham karyawan itu dikelola oleh Yayasan Kompas Sejahtera. Masalah muncul lantaran pendiri dan pengurus yayasan dipilih serta ditentukan pemimpin perusahaan.

"Kontradiksinya di situ, di satu pihak Yayasan Kompas Sejahtera itu dibilang untuk kesejahteraan karyawan Kompas karena memiliki saham 20 persen tapi di lain pihak mereka tidak bertanggung jawab pada karyawan," sergah Wisudo, kesal.

Selama dua tahun berdiri Perkumpulan Karyawan Kompas sebenarnya mengajak perusahaan merundingkan masalah kepemilikan saham karyawan ini. "Tapi belum ada kemajuan. Karena itu, kepengurusan memberikan deadline enam bulan pada pemimpin perusahaan. Dalam enam bulan itu harus ada jawaban, hitam putihnya harus jelas, apakah karyawan benar-benar memiliki saham 20 persen atau hanya pura-pura," lanjut Wisudo.

Hal yang lebih menggemparkan terjadi di majalah Jakarta Jakarta. Kisahnya dimulai saat Jakarta Jakarta ditutup pada 23 November 1999. Akibat penutupan tersebut, sejumlah karyawan yang tergabung dalam Serikat Karyawan Jakarta Jakarta (SKJJ) menggugat pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan Jakarta Jakarta (YKKJJ), karena tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

Bagi Parengkuan sendiri, karena KKG adalah perusahaan swasta, maka tak ada kewajiban bagi perusahaan untuk meminta pertimbangan atau memberitahukan keputusan yang dibuatnya kepada karyawan. "Dia masuk ke sini perusahaan sudah jadi, dia nggak masuk pun perusahaan ini sudah jalan. Lagi pula ini bukan badan usaha milik negara yang mesti melapor kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau menteri keuangan," ujarnya.

Keputusan menutup Jakarta Jakarta memicu munculnya dua pertanyaan pokok di kalangan karyawannya. Mengapa harus ditutup dan sebagai pemilik saham 20 persen mengapa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan dan hidupnya?

Menurut Stanley, alasan manajemen Gramedia Majalah menutup Jakarta Jakarta karena dari segi bisnis majalah ini dianggap merugi.

"Sebagai pemegang saham 20 persen, keputusan menutup Jakarta Jakarta, kami anggap sebagai pelecehan terhadap hak-hak kami. Karena itu SKJJ melakukan perlawanan terhadap praktek kotor tersebut, dengan mengajukan mosi tidak percaya karyawan Jakarta Jakarta pada pengurus YKKJJ," tutur Stanley gusar.

SKJJ juga mengajukan beberapa tuntutan lain, seperti pengambilalihan kepengurusan lama, yang anggotanya merupakan bagian manajemen Gramedia Majalah; menyatakan bahwa semua hal yang berhubungan dengan rapat umum pemegang saham PT Media Metro Puri Prakarsa (perusahaan yang menerbitkan Jakarta Jakarta) adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum apabila tidak melibatkan SKJJ; dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan cara seksama melakukan sejumlah tindakan hukum secara sistematis untuk menggugat dan meminta pertanggungjawaban pengurus YKKJJ, jajaran direksi Gramedia Majalah, presiden direktur KKG Jakob Oetama yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah membentuk sejumlah yayasan fiktif yang merugikan seluruh jajaran karyawan pers di lingkungan KKG, khususnya lingkungan kerja Jakarta Jakarta.

Gerakan perlawanan SKJJ mendatangkan kegelisahan di kalangan manajer Gramedia Majalah, sehingga memaksa mereka bicara dengan SKJJ. Akhirnya, rapat digelar dan forum dialog dibuka pada Selasa, 25 Januari 2000 di ruang rapat redaksi Jakarta Jakarta. Pihak perusahaan diwakili Widi Krastawan, wakil direktur Gramedia Majalah, dan Adrian Sebastian Herlambang, manajer bisnis Gramedia Majalah. Sayangnya, pertemuan yang direkam Suara Serikat, nawala yang diterbitkan SKJJ, itu tak menghasilkan kesimpulan yang memuaskan kedua belah pihak.

Dalam rapat tadi terungkap bahwa sejumlah yayasan yang mengatasnamakan karyawan itu, sebenarnya tak punya hubungan langsung dengan kepentingan karyawan. "Dalam impresi saya, yayasan itu bukan yayasannya karyawan Jakarta Jakarta," ujar Widi Kastrawan.

Rudy Gunawan, anggota SKJJ, menimpali, "Jika bukan yayasannya karyawan, mengapa menggunakan nama yayasan karyawan?"

"Jika demikian jawaban Anda, hal ini jelas mengarah kepada permasalahan lembaga fiktif, penipuan, penyalahgunaan wewenang dan mungkin juga pada kemungkinan terjadinya manipulasi keuangan," kata Stanley kepada Widi Krastawan. Stanley berkali-kali memakai kata yayasan fiktif buat yayasan-yayasan KKG.

Krastawan dan Herlambang gelagapan, kesulitan menjawab reaksi Stanley dan Rudy Gunawan. Hal ini tampak dari pernyataan Krastawan, "Pertanyaan saya, pertemuan ini bertanya atau mempersoalkan?"

Dialog berubah jadi debat kusir. Akhirnya, jalan buntu.

Parengkuan membantah adanya yayasan-yayasan fiktif tadi. "Fiktif? Nggak mungkin itu, saya nggak yakin bahwa perusahaan kami bikin yayasan yang fiktif. Petugas pajak pun paling senang datang ke sini, karena kami salah satu yang paling transparan. Jadi itu bukan sikap kami, bukan filosofi perusahaan kami," ujarnya, dengan nada kesal.

"Dari segi legal formal memang sah argumen Pak Parengkuan, itu benar," ujar Stanley. "Tapi, masalahnya," Stanley melanjutkan, "menurut Departemen Penerangan, surat ijin usaha penerbitan pers akan diberikan kalau perusahaan menyisihkan 20 persen sahamnya untuk karyawan. Nah untuk menyiasati itu dibentuklah yayasan kesejahteraan karyawan, tapi tidak dikelola dan dimiliki oleh karyawan melainkan oleh direksi. Ini kan upaya tipu-tipu agar dapat SIUPP? Jadi kalau ngomong sah ya sah, tapi kalau mengacu pada persyaratan untuk mendapatkan SIUPP seperti yang diatur dalam Pasal 16 Permenpen RI No 01/Per/Menpen/1984, jelas sudah bahwa yayasan-yayasan itu fiktif," ujar Stanley bersikukuh pada pendapatnya.

Danudjaja bisa memahami penjelasan Stanley. "Pengertian fiktif yang mereka maksud memang seperti itu dan saya bisa memahaminya. Tapi, argumen ini bukan tanpa kelemahan," ujarnya. Celakanya, yayasan-yayasan yang diduga fiktif ini bertaburan di hampir seluruh penerbitan yang ada di bawah naungan KKG.

Ini membuat Frans Seda terkejut, "Yang saya tahu, pendiri Kompas adalah Yayasan Bentara Rakyat. Yayasan Kompas Sejahtera ini baru saya dengar sekarang. Saya tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau ada yayasan seperti ini. Yang saya tahu, dalam rangka kerjasama harus ada cover, misalnya, dengan Serambi Indonesia Aceh atau Surya Surabaya, supaya Kompas tidak nampak dominan. Nanti saya akan tanya sama Jakob."

"Saya juga tidak tahu, kenapa nama saya ada dalam kepengurusan yayasan-yayasan itu. Keberadaan yayasan itu sendiri, saya tidak tahu," ujar Danudjaja dengan heran.

"Kalau yayasan kesejahteraan karyawan yang ada di daerah, saya juga tidak tahu. Yayasan Kompas Sejahtera saya tahu, ketuanya adalah Mas Sularto, Tapi, dia bukan manajer," ujar Parengkuan, mengacu pada St. Sularto, salah satu wartawan senior Kompas.

Lantas dari mana asal-muasal keberadaan yayasan-yayasan ini? Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Pertanyaan lainnya, ke mana larinya saham 20 persen milik karyawan?

Suara Serikat edisi I, 29 Februari 2000 mengatakan, hak saham 20 persen itu disembunyikan direksi KKG. "Pemimpin Gramedia Majalah secara sembunyi-sembunyi hanya membagikan sejumlah uang sebagai hak dividen terbatas pada sejumlah pemimpin media yang yang namanya tercantum dalam SIUPP."

"Saya kurang tahu soal itu. Saya sendiri sampai saat ini belum pernah menerima dividen. Padahal saya ini karyawan juga toh," ujar Parengkuan.

Namun setelah berlarut-larut terlibat perseteruan, lima orang wartawan dari SKJJ, termasuk Stanley dan Rudy Gunawan, sepakat menerima pesangon yang ditawarkan Gramedia Majalah. Gantinya mereka tak meneruskan gugatan mereka.


KISAH sedih tentang kawula di negeri Kompas belum berhenti. Manajemen kerja KKG khususnya divisi penerbitan, ternyata tak sehebat citra yang tampak dari luar.

Soal gaji misalnya. "Secara umum, gaji karyawan Kompas memang lebih baik dari divisi lainnya. Tidak ada gaji di bawah upah minimum regional, bahkan sudah di atas kebutuhan hidup minimum," ujar Wisudo. "Sebagai contoh gaji pokok office boy nol tahun sekitar Rp 400 ribu ditambah take home pay pendapatannya bisa mencapai Rp 700 ribu."

"Soal gaji saya kira relatif, tapi secara umum Kompas itu lumayan. Dibanding media lain, Kompas mungkin hanya kalah dari Tempo," kata Danudjaja, membenarkan.

Persoalannya, "Apakah pekerja di level paling bawah itu sudah dapat hidup layak? Bukan hanya pekerjanya sendiri, tapi juga keluarganya," tukas Wisudo.

Menurut Parengkuan, gaji yang diterima presiden direktur KKG adalah 20 kali gaji office boy nol tahun. Jika yang dijadikan ukuran adalah gaji office boy nol tahun sebesar Rp 700 ribu, maka gaji yang diterima oleh presiden direktur KKG sebesar Rp 14 juta.

Tapi banyak orang tak percaya. Perbandingan 20 kali itu terlalu kecil. Bagaimana Jakob Oetama bisa masuk dalam daftar 200 pembayar pajak terbesar di Indonesia? Danudjaja mengatakan jumlahnya pasti lebih besar dari yang dikemukakan Parengkuan.

"Belum lagi ditambah dengan penghargaan khusus yang diberikan setiap tahun kepada pemimpin puncak tersebut. Semakin penting jabatannya, semakin besar penghargaan yang diterimanya dan besarnya bisa sama dengan gaji setahun," ujar Wisudo.

Bagaimana dengan divisi majalah? "Majalah saya nggak tahu persis, tapi di Jakarta Jakarta, ketika saya resmi meninggalkan KKG tahun 2000, kesejahteraan karyawan menyedihkan. Ada dari mereka yang hanya digaji Rp 600 ribu per bulan, sementara kita tahu etika sangat dinomorsatukan di sana, tidak boleh menerima amplop. Itu menyebabkan lahirnya seorang wartawan idealis yang gila," tutur Stanley. Ia sendiri mengakui bahwa selama 10 tahun bekerja di Jakarta Jakarta, gaji pokok yang diterimanya sebesar Rp 1,1 juta.

Persoalan kesejahteraan yang rendah adalah cermin kurangnya usaha meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dengan nada gemas Wisudo mengungkapkan, "Saya kira Kompas sangat melupakan pengembangan SDM. Kalau Kompas melakukan investasi SDM secara besar-besaran sejak 1980-an, saya kira Kompas sekarang sudah bisa menyaingi The Straits Times. Tapi, itu tidak dilakukan. Tidak heran jika sekarang kita jumpai wartawan Kompas, tidak kompetitif ketika bicara di luar. Dengan anak-anak lembaga swadaya masyarakat, birokrasi, dan universitas, mutu mereka kalah, baik dari segi wawasan intelektual maupun jurnalistik." The Straits Times adalah koran terbitan Singapura.

Parengkuan membantah. "Tidak benar. Kami setiap tahun punya program pendidikan, training, short course, bahkan mengirim karyawan berprestasi untuk studi lanjut. Saya bisa menyebut misalnya, saya sendiri, Robby Sugiantoro, Irwan Julianto, Agnes Aristariarini, Diah Marsidi, Maria Hartiningsih, dan Jimmy Haryanto. Program ini hanya berhenti ketika kita dilanda krisis moneter," katanya.

"Kami juga memberikan fasilitas gratis untuk kursus bahasa asing," ujarnya menambahkan.

Pernyataan Parengkuan tegas dibantah Danudjaja. "Mau tahu ceritanya saya bisa kuliah manajemen? Saya kuliah manajemen di Prasetya Mulya, karena inisiatif pribadi. Kalau saya nggak minta waktu itu, pasti saya nggak bakalan kuliah. Pak Ace (Ace Suhaedi Madsupi, mantan wartawan Kompas, kini pemimpin redaksi Lippostar.com belum pernah dapat pendidikan apa-apa, padahal ia salah satu pemimpin teras di Kompas. Program pendidikan setiap tahun itu tidak ada, nggak tahu kalau sekarang," ujar Danudjaja, berterus-terang.

"Mas Irwan Julianto, kuliah di Harvard University, Amerika Serikat, karena beasiswa, bukan dibiayai oleh Kompas," kata Wisudo.

Mengapa pengembangan SDM ini tertatih-tatih dan cenderung diabaikan?

"Karena, Kompas ini mirip negara Orde Baru, di mana yang diutamakan adalah segi pertumbuhannya, dalam hal ini pertumbuhan bisnis. Secara bisnis, Kompas itu sangat maju," kata Wisudo.

"Akibatnya, mereka memperlakukan karyawan sangat keterlaluan, diperas dan digaji rendah. Yang berprestasi nggak dapat tempat, yang kritis disingkirkan. Semuanya demi kepentingan penumpukan modal," ujar Stanley.

Penilaian terhadap prestasi seseorang sangat subjektif. "Like and dislike, diam-diam dan selalu ada intervensi dari pemilik," tutur Wisudo. Danudjaja mengatakan kerumitan itu disebabkan karena Kompas dan KKG umumnya, tidak menggunakan penilaian kinerja. "Mereka terlalu setia pada common sense, suka menggunakan perasaan. Perasaan ini dalam pengertian jelek, misalnya, 'Sudahlah ia memang parah.' Dengan tidak adanya performance appraisal, otomatis tidak ada ukuran-ukuran, indikator-indikator dan metode-metode untuk pengambilan keputusan," kata Danudjaja.

Sekali tempo penilaian kinerja itu pernah dicoba. Tapi, entah mengapa, gagal.


INDUSTRI media terbesar dan terkuat ini masih banyak menyimpan misteri. Misalnya, siapa pengganti Jakob Oetama, jika ia mengundurkan diri secara total dari KKG?

Peranan Jakob Oetama dalam membesarkan dan mempertahankan kinerja KKG sangat besar. Apalagi setelah P.K. Ojong meninggal dunia, praktis seluruh keputusan ada di tangannya. "Jakob menjadi dominan karena pertama, ia adalah pemrakarsa, lalu pendiri dan juga ahli. Tiga kapasitas ini yang menyebabkan ia punya posisi tersendiri. Dan kami anggap Jakob sukses membangun KKG. Sukses dari segi tujuan ideal dan juga sukses dari segi bisnis," kata Frans Seda.

Dominan Oetama merupakan suatu hal yang wajar. "Sebagai the founding father, saya kira posisi Oetama yang dominan dan sangat mewarnai itu biasa, seperti posisi Goenawan Mohamad di Tempo," ujar Kuhon, mengacu pada editor pendiri mingguan Tempo. Masalahnya, seperti dituturkan Danudjaja, figur Oetama tak hanya dominan, tapi dalam hal kaderisasi ia tak cukup berhasil.

Struktur KKG juga sangat birokratis dan piramidal, kata Danudjaja. Ia teringat sebuah peristiwa bertahun-tahun lalu. Suatu ketika Jakarta Jakarta pernah kehilangan pompa air, sehingga air kamar mandi macet. Akibatnya, bau pesing tercium di mana-mana. Untuk melaporkan kejadian ini memerlukan waktu dan beberapa jenjang pemimpin. Beberapa minggu kemudian, pompa air baru didatangkan, setelah polusi bau membuat orang nyaris pingsan.

Di Kompas budaya paternalistik sangat terasa. Pembuatan keputusan dan kebijakan bersifat sentralistik dan terpusat pada tangan satu orang. "KKG memang identik dengan Pak Jakob," kata Wisudo.

"Pada dasarnya, pembaruan apapun pada akhirnya tetap berada di tangan Pak Jakob. Untuk proyek yang kecil-kecil saja, misalnya, Kompas hendak menerbitkan buku, beliau masih ikut di dalam rapat-rapat. Pak Jakob mendorong, bahkan boleh dikata gagasannya datang dari dia," ujar Danudjaja.

Ironisnya, menurut Stanley, dalam kasus Jakarta Jakarta, Oetama sebenarnya tak tahu persis persoalan sebenarnya, "Pak Jakob itu figur yang bijak, bisa menampung seluruh masalah. Hanya para kepala unit itu yang memotong akses semua orang untuk bisa bertemu dengan beliau."

Oetama memang pribadi dengan banyak sisi. Bagi Soema di Pradja, sebagai pemimpin redaksi, Oetama tipe orang yang tak mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu atas diri karyawannya.

Soema di Pradja mengenang suatu hari pada 1976. Seorang letnan kolonel angkatan darat menembak mati sopir bus. Sebagai wartawan kriminal, berita ini tak lepas dari ketajaman penanya. Ternyata, berita tadi tak dimuat atas permintaan Pelaksana Khusus Daerah Jakarta.

Dalam ingatannya, Soema di Pradja dipanggil Oetama.

"Bung, maaf berita Anda saya taruh di laci dan bung silahkan pergi ke markas kantor Komando Daerah Militer Jakarta Raya, menghadap Kepala Dinas Penerangan Anas Malik."

"Buat apa, beritanya nggak dimuat, kecuali beritanya dimuat," jawab Soema di Pradja.

"Walah ini cuma ngomong-ngomong aja," kata Oetama.

"Nggak mau saya. Pak Jakob aja sebagai pemimpin redaksi," jawab Soema di Pradja.

Jakob Oetama tampaknya geram, "Bung yang pergi ke sana sekarang!"

Kalau sudah begini, rasanya tak banyak orang Kompas yang menentang. Persoalannya, kebijaksanaan, kesabaran, dan keteguhan Jakob Oetama masih harus diuji dengan proses regenerasi. Mungkin perubahan bakal sulit. Mungkin bakal mulus.

"Saya pikir akan terjadi perang saudara di sana," kata Stanley, sambil menerawang jauh. ***

Majalah Pantau, edisi April 2001

Kompas Berita, Kompas Iklan

Oleh ANDREAS HARSONO

BAGAIMANA kebijakan harian Kompas dalam membedakan iklan dan berita? Di atas kertas tentu beda. Iklan ya iklan. Berita ya berita.

Tapi tunggu dulu. Sekali dua, namanya juga organisasi besar, ada saja berita-berita yang menimbulkan tanda tanya.

Contoh pertama. Ketika pemain sepak bola Patrick Kluivert menikah pada Juli 2000, Kompas menurunkan foto kedua mempelai plus pesan yang mengatakan buku tentang Kluivert sudah diterbitkan dan dijual oleh harian Kompas.

Coba baca caption-nya: Bintang sepak bola Belanda Patrick Kluivert bersama istrinya Angela van Wanrooij, berpakaian putih-putih seusai pernikahan di Westerkerk, Amsterdam (Belanda) hari Sabtu (8/7). Foto Kluivert ketika bermain di Euro 2000, menjadi wajah depan buku "Malaikat Kecil" di Mulut Gawang terbitan harian Kompas, beredar dan dijual hari ini.

Kompas yang menerbitkan bukunya, Kompas pula yang memberitakan pernikahan Kluivert. Tapi itu mungkin kesalahan kecil.

Contoh kedua. Coba perhatikan foto Siti Hardiyanti Rukmana, putri sulung mantan presiden Soeharto, ketika mengunjungi adiknya, Hutomo Mandala Putra, buronan nomor satu negeri ini, yang ditangkap polisi 28 Oktober lalu.

Kok kebetulan, foto Rukmana yang sedang dikerubuti puluhan wartawan, dicetak Kompas hanya dengan satu mikrofon di depan mulutnya. Mikrofon itu berlogo TV7. Kalau kejadian serupa dibandingkan dengan tayangan televisi, orang akan sadar bahwa Rukmana saat itu dikelilingi banyak mikrofon.

Soalnya jadi beda bila orang tahu TV7, televisi baru milik Kelompok Kompas Gramedia.

Iklan terselubung? Wallahualam.

Kegiatan public relation dari TV7? Wallahualam.

Tapi ada yang jauh lebih serius ketimbang perkara kecil-kecil itu. Perhatikan rubrik Seremonia yang terbit tiap Rabu dan Minggu. Penampilannya dengan font atau jenis huruf Times yang sama persis dengan font halaman-halaman berita Kompas.

Judul maupun body text. Caption foto dan credit title foto. Semua sama dengan berita.

Tapi rubrik yang isinya acara gunting pita, kegiatan sosial, prestasi baru, atau pesta ini-itu, semacam halaman social circle di kebanyakan suratkabar internasional, adalah iklan 100 persen. Orang harus membayar untuk dimuat Seremonia. Di sana pun ada petunjuk cara beriklan lewat Seremonia.

Rubrik Seremonia setidaknya menipu mata pembaca agar mengiranya berita. Dalam bahasa jurnalisme, Kompas bisa dianggap melanggar prinsip pagar api (fire wall) yang mewajibkan media serius memisahkan urusan bisnis dan editorial.

Apa komentar Kompas?

"Wah, nggak begitu nangkap saya apa maksudnya? Apa ada pendapat begitu tentang Kompas?" kata Jakob Oetama, pemimpin umum Kompas, ketika ditanya pada November lalu.

"Tapi mestinya ada yang menimbulkan salah paham itu karena sekarang ada advertorial. Apalagi itu ya, saya nggak terlalu tahu. Coba tanya ke Saudara Agung saja," kata Oetama.

Agung yang dimaksud Agung Adiprasetyo, pemimpin perusahaan Kompas. Sayang, Agung sedang ada di Spanyol ketika dihubungi majalah ini.

David T. Hill dari Murdoch University, Perth, Australia, akademisi yang menulis buku The Press in New Order Indonesia, berpendapat praktik macam itu memang bisa dipertanyakan.

"Media yang mau dianggap setting the standard harus siap dikritik. Misalnya Kompas dianggap sebagai standard setter, newspaper of record, selalu akurat, paling berimbang dalam liputannya. Itu jadi tolak ukur koran-koran yang lain. Kalau standard setter itu tak mau mengaku salah, itu jadi preseden yang jelek buat koran-koran lain. Sama juga dengan Tempo," kata Hill.

Hill menganggap majalah Tempo dan harian Kompas sebagai dua dari beberapa media terbaik Indonesia.

Omong-omong soal Jakob Oetama, yang baru saja merayakan ulang tahun ke-70, ditanya bagaimana rencana regenerasi kepemimpinan Kompas.

Ini pertanyaan biasa saja karena Oetama sendiri berulang kali mengangkat isu regenerasi di Kelompok Kompas Gramedia.

"Ya pasti ada ya. Tapi barangkali orang macam saya ini leading the way. Sedang dengan rencana persiapan penggantinya, kalau saya, kami itu di masing-masing unit itu, sudah ada sejumlah orang yang sudah dipersiapkan sebagai kader. Lalu biarlah dari mereka itu ada yang tumbuh. Lalu yang paling penting, itu sistem yang harus dikonsolidasikan."

Dan kader-kader ini pula yang tampaknya harus mengatasi campurnya berita dan iklan. Mungkin inilah tantangan generasi Kompas berikutnya. Ketika tekanan dari pemerintah sudah berkurang, maka tekanan babak kedua adalah dunia usaha. Prinsip pagar api pun jadi prioritas. ***


Majalah Pantau, edisi Januari 2002

Jawa Pos adalah Dahlan Iskan

Bagaimana dalam 20 tahun satu koran kecil jadi dominan di Indonesia?

Oleh MAX WANGKAR


JUMAT, 24 Februari 2001. Pukul enam pagi, saya duduk di ruang tunggu terminal F bandar udara Soekarno Hatta, Cengkareng. Sambil menunggu instruksi naik pesawat Lion Air tujuan Pontianak pukul 06.30, saya memejamkan mata sambil menikmati sisa-sisa kantuk yang belum hilang. Tiba-tiba saya terkejut ketika lutut kanan, yang saya silangkan di atas kaki kiri, terasa disentil-sentil orang. Siapa yang iseng sepagi ini? Ternyata Dahlan Iskan, chief executive officer Jawa Pos News Network.

Kehadiran raja koran ini membuat saya bingung lantaran sehari sebelumnya kami sepakat akan bertemu di Pontianak. Saya akan terbang dengan Lion Air sedangkan Dahlan dengan Garuda.

"Lho, Dahlan! Anda di sini? Apakah tidak jadi terbang ke Pontianak?" tanya saya.

"Jadi. Mari ke sini sebentar!" ujarnya sambil mencari kursi kosong menjauhi banyak orang.

"Anda tukar pesawat dan jadi terbang bersama saya?" tanya saya, sambil berharap begitu.

"Tidak," jawabnya. Saya bingung. Mau apa dia?

Ia berpenampilan menurut kebiasaannya yang urakan: berkemeja lengan panjang yang gombrang tanpa memasukkan ujung bawahnya ke dalam celana sebagaimana pantasnya. Pagi itu Dahlan bercelana panjang biru tua, kontras dengan sepatu kets putih. Sebuah jaket tipis sutera kelabu membungkus sebagian kemejanya.

Pria ini bermata besar yang sering membelalak di balik kacamatanya. Ia berbadan sedang. Di punggungnya tersandang tas model anak sekolah berlogo Jawa Pos. Tas kain itu tidak gendut layaknya bawaan orang yang sedang bepergian tanpa bagasi jinjing. Tas itu malah kempes ketika ditaruh di atas bangku. Dahlan membawa baju ganti cuma sepasang, baju olahraga (training).

Ia merogoh dasar tasnya, dan dari balik training itu dikeluarkannya sebuah buku. Saya sangka ia mau membaca buku sambil menunggu instruksi boarding, eh, ternyata buku itu diserahkannya kepada saya. Buku seperti novel pop itu berjudul Jawa Pos Koran Kita.

"Ini buat baca-baca sambil terbang. Kita ketemu di Pontianak, ya? Wah, pesawat Anda lebih bagus!" ujarnya. Ia melongok ke arah pesawat Lion Air yang tampak kerdil di tempat mangkalnya pesawat-pesawat Garuda.

Baru saya membolak-balik buku pemberiannya, Dahlan sudah menghilang begitu saja. Saya mencarinya. Pasti ia bergegas ke ruang tunggu pesawat. Dalam hati kecil saya bangga juga. Rupanya, orang kaya dari Surabaya itu datang mencari saya sekadar menyerahkan buku di saat-saat mepet. Betapa rendah hatinya raja koran itu.

Koran-koran Dahlan disebut Jawa Pos News Network karena semua komputer redaksinya terhubung satu sama lain. Semua berita, feature, artikel, atau foto, baik liputan wartawan dan fotografer sendiri, maupun yang dibeli dari pihak ketiga, dimasukkan dalam bank data yang bisa diakses lewat komputer redaksi koran anggota Jawa Pos News Network. Dengan demikian, laporan serta foto-foto kerusuhan di Palangkaraya, misalnya, yang diliput wartawan Palangkaraya Pos, bisa dibuka di kantor Jawa Pos di Surabaya, Radar Medan, harian Fajar Makasar, juga Radar Merauke Papua Barat. Begitu pun sebaliknya, liputan Jakarta dapat diakses oleh semua anak Jawa Pos di daerah.

Jumat 24 Februari 2001 ini, Dahlan Iskan hendak melakukan kunjungan kerja sehari ke Pontianak, esoknya kembali ke Surabaya. Saya pikir inilah kesempatan yang tepat untuk melihat bagaimana Dahlan berkiprah di anak perusahaan Jawa Pos di daerah. Selanjutnya bisa membuntutinya sampai ke jantung Jawa Pos di Graha Pena, gedung perkantoran berlantai 20 milik Jawa Pos di Surabaya.

Setibanya di Pontianak, saya sekali lagi dibuatnya bingung. Pesawat saya tiba duluan, maka saya menunggunya di bandar udara sesuai kesepakatan. Saya duduk di sebuah bangku yang tepat menghadap pintu tempat munculnya penumpang yang turun dari pesawat Garuda.

Setelah setengah jam menunggu dan tidak melihat Dahlan, saya bertanya pada petugas pengecekan bagasi bandara, "Apakah penumpang Garuda dari Jakarta sudah mendarat?"

"Oh, sudah keluar semua," ujar petugas yang saya tanyai.

Tentu saja saya kaget. Saya lari ke sana ke mari mencari Dahlan di areal parkir. Seorang sopir taksi gelap bertanya siapa yang saya cari. Saya memberi gambaran sosok Dahlan. Dia bilang orang itu sudah pergi dengan mobil sedan. Saya lalu menelepon kantor perwakilan Jawa Pos di Pontianak. Sopir taksi gelap tadi benar. Lewat telepon saya mendapat informasi Dahlan sudah dalam perjalanan menuju ke sana. Saya pun mencarter taksi gelap tadi, sebuah van Mitsubishi L-300 ke kantor Akcaya, anak perusahaan Jawa Pos di Pontianak.


KANTOR Akcaya merupakan gandengan dua rumah kantor berlantai tiga. Di lantai dasar, separuh menjadi gudang kertas koran, separuhnya lagi tempat percetakan pers. Lantai dua ruang administrasi, lantai tiga ruang redaksi. Interior kantor itu tampak sederhana.

Saya naik ke lantai dua. Seorang wanita setengah baya menyambut saya, "Pak Dahlan sedang pergi dengan direksi (PT Akcaya)." Ia menyilakan saya masuk ruang rapat. Di sana hanya ada sebuah meja rapat berbentuk lonjong tapi tidak ada kursi satupun. Wanita tadi menarik sebuah kursi dari ruang kerja karyawan keuangan untuk saya. Di tembok depan saya terpampang sebuah papan tulis besar tempat coretan angka-angka bisnis yang agaknya baru saja dibicarakan dan belum sempat dihapus. Ketika menerka-nerka apa makna angka-angka itu, muncullah seorang pria yang mengaku bernama Yusri, lengkapnya Gusti Yusri.

Yusri mengajak saya menemui Dahlan dengan mobilnya yang diparkir di belakang gedung. Di halaman belakang ini, menurut Yusri, hendak dibangun sebuah gedung kantor Akcaya yang baru, beberapa tingkat. Telepon genggam Yusri sebentar-sebentar berbunyi dan dari jawabannya tertangkap bahwa Dahlan sudah tak sabar menunggu saya. "Pak Dahlan memang punya kebiasaan (menghilang) seperti itu. Sering terjadi, sementara yang jemput mencari-cari di airport, tahu-tahu diberi tahu Bapak sudah tiba di kota," tutur Yusri.

Tadinya saya menyangka Yusri "hanyalah" seorang karyawan bagian umum PT Akcaya Utama Press. Pria kecil berusia 34 tahun asal Sanggau, yang tampak imut-imut itu, begitu rendah hati sehingga tidak mau menyatakan kalau ia seorang bos. Yusri adalah pemimpin redaksi Kapuas Pos -sebuah suratkabar yang baru diterbitkan di Pontianak, 3 Februari 2001.

Kapuas Pos diterbitkan PT Akcaya Utama Press khusus untuk menggarap pasar pedalaman Kalimantan Barat, seperti Sanggau yang membutuhkan waktu delapan jam perjalanan dengan kapal, dan Sintang yang masih harus ditambah 10 jam lagi dengan mobil dari Sanggau. Koran itu dicetak sore, pukul 18.00 agar bisa dipasarkan pada hari edar, besoknya, di Sanggau dan Sintang. Sebab, pengalaman sebelumnya, koran Pontianak Post yang dicetak pukul 02.00 dini hari, jika dipasarkan di kabupaten Sanggau sudah menjelang tengah hari, bahkan kemalaman untuk pemasaran di Sintang.

Dengan mobilnya, jip Daihatsu Taft, Yusri mengantar saya ke tempat Dahlan berada. Ia ternyata sarapan bersama direktur utama PT Akcaya Utama Press, Tabrani Hadi, dan manajer umum Perwakilan Jawa Pos di Pontianak yang juga menjabat direktur PT Akcaya Utama Press, Untung Sukarti. Mereka sarapan di sebuah restoran sederhana.

Begitu saya tiba, mereka sudah selesai sarapan dan bersiap-siap naik sebuah sedan Timor yang memakai pelat bernomor polisi warna merah.

"Kok nomor pelatnya merah?" tanya saya.

"Iya, ini mobil dinas saya," ujar Tabrani.

Bos Akcaya ini ternyata juga menjabat kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Di sedan itu, Tabrani duduk di kursi kiri depan, Sukarti memegang kemudi, Dahlan di kursi kiri belakang dan menyuruh saya di samping kanannya. Saya lalu melupakan masalah kegagalan perjumpaan dengan Dahlan di airport.

Sambil bercerita awal karier Dahlan serta masuknya Jawa Pos ke PT Akcaya Utama Press, kami meluncur ke sebuah pabrik kertas yang terletak di pinggiran utara kota Pontianak, di jalan raya arah Singkawang. Dahlan rupanya berkunjung ke Pontianak khusus melihat sebuah pabrik kertas yang sudah setahun berhenti produksi dan ia berminat membelinya. Ada niat Dahlan untuk memperbesar pabrik kertas milik Jawa Pos di Gresik, PT Adiprima Suraprinta, yang bukan cuma memasok kebutuhan kertas bagi koran-koran Jawa Pos News Network, tapi juga sudah mendapatkan pasaran ekspor antara lain Malaysia, Taiwan, dan India.

Setiba di sasaran, Dahlan langsung naik turun, berkeliling, ke pabrik kertas tersebut. Pemeriksaan dilakukannya sampai detail seraya membuat catatan. Terakhir, ia ingin mengecek kolam limbah pabrik yang sudah dikelilingi semak belukar setinggi satu-dua meter. Sambil lari, Dahlan berupaya menerobos belukar.

"Awas, ular," teriak saya.

Mendengar peringatan saya, Dahlan balik dan mencari jalan lain. Ia minta orang lain yang berani menghadapi ular untuk jalan terdepan. Sambil bicara keras-keras dan membuat kebisingan dengan harapan agar ular menyingkir, kami akhirnya naik ke tembok kolam pembersihan limbah pabrik kertas itu. Untunglah kami tidak menjumpai binatang berbahaya.

Pabrik kertas yang sudah setahun berhenti produksi itu ternyata mesinnya buatan tahun 1928. Cuma alat kontrolnya yang sudah modern. Kecepatan mesinnya 40 ton per hari. Itu terlalu lamban dibandingkan kecepatan mesin pabrik kertas PT Adiprima Suraprinta yang tadinya 120, dan terakhir sudah dinaikkan menjadi 140.

Pabrik ini terletak di atas lahan sekitar dua hektar sedangkan pabrik dan kolam limbahnya mungkin cuma seperempat dari lahan yang dipenuhi onak belukar itu.

"Yang punya pabrik ini, atau bank yang menguasai pabrik ini kalau kreditnya macet, pasti menghendaki penjualan seluruh asetnya. Lahan di sini terlalu besar, kita tidak perlu kebun. Yang kita butuhkan mungkin cuma mesinnya. Wah, nggak nyucuk, nggak bakal ketemu," kata Dahlan ketika kami sudah naik mobil lagi, hendak meluncur kembali ke kota Pontianak.

Kendati begitu, Dahlan merasa tetap harus membuat laporan dan ingin ketemu dengan pemiliknya di Jakarta. Ia ternyata tak punya telepon genggam dan memang tidak mau punya. Namun, bos besar ini tidak sungkan meminjam telepon genggam milik anak buahnya. Ia meminjam telepon genggam Sukarti dan segera melaporkan semua data pabrik tadi kepada seorang pakar pabrik kertas di Jawa Timur.

"Mesin pabrik ini buatan Prancis tahun 1928, jadi dibuatnya sebelum kita lahir, bahkan mungkin sebelum bapak kita lahir," begitu lapor Dahlan kepada teknisi mesin kertas PT Adiprima Suraprinta di Gresik, Jawa Timur. Semua data yang ditulisnya tadi dilaporkan lewat telepon genggam selama beberapa menit.

"Wah, yang punya handphone ini bakal kena tagihan besar," kata Dahlan sambil memencet nomor lain lagi. Kali ini ia menghubungi perwakilan Jawa Pos di Jakarta dan minta segera mencari pemilik pabrik itu, lalu membuatkan janji untuk pembicaraan bisnis. "Kalau bisa malam ini juga, atau besok pagi juga bisa," perintah Dahlan kepada anak buahnya di Jakarta. Tak sampai 10 menit, sudah ada jawaban dari Jakarta bahwa pemilik pabrik kertas itu bersedia ketemu Dahlan besok siang di sebuah hotel megah di Senayan, tempat Dahlan biasa menginap kalau ke Jakarta.

Merasa kunjungan ke Kalimantan Barat itu tercapai, selanjutnya Dahlan mencari sasaran lain. Siang itu baru sekitar pukul 11.00. Setelah melihat di koran Pontianak Post bahwa siang itu, pukul 13.00, ada penerbangan ke Balikpapan, Dahlan kembali memakai telepon genggam Sukarti untuk bicara dengan kepala perwakilan Jawa Pos di Kalimantan Timur. Ia menanyakan cuaca di Balikpapan. Mendapat jawaban cuaca buruk, Dahlan membatalkan niatnya ke sana, karena penerbangan dari Pontianak-Balikpapan menggunakan pesawat berbaling-baling dua.

"Saya memang begini. Pergi ke sana kemari, sering tanpa perencanaan. Bahkan kadang-kadang saya jalan saja ke airport. Di sana baru ambil keputusan mau ke mana," katanya. Saking banyaknya perusahaan Jawa Pos yang perlu dikunjungi, dan Dahlan agaknya suka membuat kunjungan in cognito alias sidik dadakan, terkadang sudah beli tiket, dibatalkan jika ada urusan yang dirasa lebih penting.

Batal ke Balikpapan, Dahlan memutuskan tidur dulu di Pontianak. "Semalam saya nonton bola (di televisi) hingga pukul 3.00," kata Dahlan. Saya maklum, kalau Dahlan gemar nonton sepak bola, sebab ia juga menjabat wakil ketua klub sepak bola Persebaya Surabaya. Oleh Sukarti, Dahlan diinapkan di sebuah kamar suite hotel berbintang tiga yang letaknya sekitar 500 meter dari kantor PT Akcaya Utama Press. "Sekarang pukul setengah satu. Kita ketemu lagi untuk makan siang pukul 2.00, ya," begitu instruksi Dahlan.

"Ya, bos," ujar Untung Sukarti sambil mengangguk.

Begitulah Dahlan Iskan, pengusaha besar yang mengelola banyak perusahaan. Siang bisa jadi waktu tidur, malam waktu begadang. Setelah tidur satu setengah jam, Dahlan mengadakan pertemuan dengan direksi dan beberapa manajer kelompok Akcaya mulai dari waktu makan siang sampai pukul sepuluh malam. Selanjutnya, ia melakukan pembicaraan-pembicaraan telepon ke Jawa Pos serta anak-anak perusahaan hingga tengah malam, baru pergi tidur ke hotel. Cuma untuk dua jam. Ia minta Sukarti menjemputnya pukul 02.00 dinihari.

Sukarti datang menjemputnya dengan kendaraan distribusi Pontianak Post, sebuah mobil van Daihatsu. Dahlan, dengan pakaian training, ikut manajer pemasaran untuk membawa koran kepada sekitar 12 agen. Koran itu tidak sekadar diturunkan di depan pintu rumah para agen. Dahlan turun dari mobil, mengetok pintu sampai para agen keluar, lalu berbincang-bincang sekitar satu hingga tiga menit. Ia menanyakan keadaan, menasihati, dan mendengarkan keinginan mereka. Usai keliling ke agen-agen, hari sudah subuh. Dahlan mengajak cari minum teh panas di pasar. Setelah membaca koran Pontianak Post, keluarlah celetukannya, "Koran ini terlalu banyak berita kering. Kurang menonjolkan hal-hal kemanusiaan. Bilang pada redaksinya supaya kurangi wawancara pejabat dan suguhkan lebih banyak liputan masyarakat, bangkitkan penghargaan kota," pesan Dahlan kepada Sukarti. Ia lalu memberi beberapa nasihat kepada manajer pemasaran Pontianak Post Tri Hanjaya. "Kalau kerja di koran, jadi manajer pemasaran jangan pakai dasi," katanya.

Pukul 06.00 kami ke hotel, mengambil tas masing-masing lalu ke bandar udara Pontianak. Dalam mobil Sukarti tercium bau durian. Dahlan ternyata penggemar berat durian. Karena itu Sukarti membawanya beberapa buah. "Pernah saya ke Singapura hanya untuk pergi makan durian. Itu karena diajak seorang teman, pengusaha di Jakarta," tutur Dahlan. Tiba di bandar udara, kami duduk santai di areal parkir bandara Soepadio, menunggu pesawat yang baru datang pukul 09.00. Dahlan dengan tenang menikmati durian dari Sekadau itu.

Sejak kemarin pagi, baru pagi ini saya bisa mengobrol berduaan dengan Dahlan. Kami terbang ke Jakarta dengan pesawat pertama, Pelita Air yang cuma ada kelas ekonomi. Tiket kelas bisnis Garuda yang sudah disediakan dari Jakarta, tidak jadi dipakainya karena terbang lebih siang, sedangkan ia mengejar janji pertemuan bisnis dengan pemilik pabrik kertas yang ditinjaunya di Pontianak. Tiba di Jakarta, Dahlan dengan pakaian yang semalam, sepasang training, pergi ke hotel bintang lima di Senayan untuk melakukan pembicaraan bisnis bersama pemilik pabrik kertas. Sementara saya langsung ke ruang tunggu Garuda. Kami sepakat naik Garuda ke Surabaya pukul 14.00. Dahlan ternyata bisa kembali dalam tempo satu jam setengah. Ketika saya sudah dalam pesawat, lima menit sebelum terbang, Dahlan baru muncul.

Pengalaman mendampingi Dahlan ternyata tidak mudah. Di Surabaya juga sulit mencarinya. Bos Jawa Pos ini ternyata tidak punya ruang kantor dan kursi di Graha Pena yang tinggi menjulang bagaikan gedung perkantoran menteri-menteri di Jakarta. Ia bahkan tak punya nomor telepon khusus. Dari waktu ke waktu ia yang menelepon staf sekretariat untuk melaporkan posisinya.


DAHLAN Iskan, lahir pada 1951 di Magetan, Jawa Timur. Ia memulai karier pers di Samarinda 1970-an. "Ayah saya petani miskin. Ketika saya tamat SMA, ia tak sanggup lagi membiayai. Maka, saya ikut kakak di Samarinda untuk kuliah," ceritanya. Dua tahun di kampus IAIN Samarinda, ia merasa pengetahuannya tak bertambah. Lalu ogah-ogahan kuliah dan lebih menyibukkan diri di koran kampus. Akhirnya ia jadi wartawan sebuah koran lokal.

Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) mengikutkannya dalam program magang di Jakarta. "Dari sekitar 6.000 peserta, dipilih 18. Di sana, pagi kami harus ikut teori di LP3ES, sorenya magang di beberapa penerbitan. Saya ditempatkan di majalah Tempo, diasuh langsung oleh Bur Rasuanto (ketika itu pemimpin redaksi)," kisahnya. Di sini Dahlan berprestasi membuat laporan eksklusif tentang larinya terpidana mati, Kusni Kasdut dari penjara Cipinang.

Bur Rasuanto ternyata sangat menyukai Dahlan dan menawarinya masuk Tempo. Lantaran kontrak dengan LP3ES, ia harus kembali ke daerah. Dahlan pun balik ke Samarinda sambil sesekali memberikan kontribusi buat Tempo. Tak lama kemudian ternyata terjadi gejolak di Tempo, 1976, yang mengakibatkan keluarnya Bur Rasuanto bersama beberapa wartawan dan redaktur. Beberapa kontributor Tempo di daerah mendukungnya.

Bur bersama Imam Waloeyo dari majalah Prisma, Bunyamin Wibisono dan Atmakusumah Astraatmadja dari Indonesia Raya, menyiapkan Obor, sebuah majalah berita mingguan calon tandingan Tempo. Dahlan menyatakan siap bergabung, asal Bur bisa mendapatkan izin terbit majalah itu. Tapi suasana politik 1977 terus memanas hingga 1978. Ada belasan koran yang dibredel pemerintahan Soeharto. Cuma Tempo yang melembek sehingga luput. Dahlan tetap bertahan di Tempo, kendati majalah itu dipandang banci. Sementara izin Obor tak kunjung diperoleh.

Ketika sebuah kapal milik perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia, Tampomas II terbakar dan tenggelam dengan sekitar lima ribu penumpang terpanggang hidup-hidup di perairan Masalembo, Laut Jawa, Dahlan meliput dan menulisnya untuk laporan utama Tempo yang luar biasa bagus. Dua edisi berturut-turut sehingga ia dipromosikan jadi kepala biro Tempo Surabaya.

Pada 1982, Tempo membeli koran Jawa Pos. Eric Samola, direktur utama PT Grafiti Pers, penerbit Tempo, ngotot menunjuk Dahlan Iskan ketimbang mengirim seorang redaktur, yang juga anggota pemegang saham Tempo, yang lebih berpengalaman untuk mengelola Jawa Pos. Samola berpendapat sebaiknya jangan ada orang Tempo dari Jakarta didrop ke Surabaya karena tak ingin merendahkan orang daerah. Maklum, ketika itu ada pertentangan politik antara pers nasional dan pers daerah.

Maka, Dahlan yang saat itu sudah dikenal sebagai warga Surabaya, ditunjuk jadi nahkoda Jawa Pos. Untuk pemasaran pun tidak diutus dari Jakarta, tapi ditunjuk kepala sirkulasi Tempo Surabaya, Imam Soeroso (kini direktur PT Jawa Pos). Keduanya dipandang oleh orang Tempo "sangat berani." Di sini mereka memang jadi pemimpin, tapi masa depannya terbayang suram. Hanya Samola yang optimis Jawa Pos bisa merebut pasar koran Surabaya yang saat itu dikuasai harian Surabaya Post dan Kompas. "Surabaya Post terbit sore, Kompas harus dikirim dari Jakarta. Kalau Jawa Pos diisi berita nasional dari Jakarta, dan diedarkan pukul lima pagi, masa tidak bisa menang?" begitu keyakinan Samola.

Jawa Pos sebenarnya sebuah koran tua. Koran ini didirikan 1 Juli 1949 oleh pasangan suami isteri The Chung Shen alias Soeseno Tedjo dan Mega Endah. Om The dan Tante The, begitu bapak dan ibu ini dipanggil, pernah menjadi "raja koran" Indonesia karena memiliki tiga koran yang diterbitkan dalam tiga bahasa: Java Post, koran beraksara Cina Hwa Chiao Sien Wen dan koran berbahasa Belanda de Vrije Pers. Koran berbahasa Cina yang antikomunis itu akhirnya ditutup ketika Partai Komunis Indonesia makin kuat berpengaruh, sedangkan yang berbahasa Belanda diubah jadi koran berbahasa Inggris, Indonesian Daily News. Koran ini ditutup karena kesulitan mencari redaktur dan Dahlan kini mencoba menghidupkannya kembali.

Di zaman Orde Baru, koran Java Post, yang kemudian jadi Djawa Post, dan terakhir bernama Jawa Pos, terus mengalami kemunduran. Pada 1982, sirkulasi koran pagi itu cuma sekitar sepuluh persen dari tiras koran harian sore Surabaya Post. Anak-anak keluarga The, yang disekolahkan di Inggris, ternyata enggan balik ke Indonesia untuk melanjutkan usaha koran ini. Sementara Om dan Tante The merasa makin dirongrong usia sehingga memutuskan menjual Jawa Pos agar ada yang meneruskan.

Kebetulan mereka bertemu direktur utama PT Grafiti Pers Eric Samola yang sedang berambisi melakukan ekspansi. Samola mulanya ingin menerbitkan sebuah majalah tandingan Tempo, seperti yang pernah dicoba Bur Rasuanto. "Daripada orang lain yang bikin, kan lebih baik kita," kata Samola. Ketika itu, dengan oplah sekitar 25 ribu per minggu, majalah Tempo sudah mampu menggaji karyawannya dengan baik, memberi bonus, membelikan mobil dan sepeda motor untuk redaksi, bahkan sudah punya uang nganggur beberapa ratus juta yang didepositokan di bank. Pucuk dicinta, ulam pun tiba, ketemu koran Jawa Pos langsung dibeli.

Tak jelas berapa transaksi pembelian seluruh saham keluarga The di PT Jawa Pos itu, tapi yang pasti modal kerja yang dianggarkan bagi Dahlan Iskan untuk meneruskan koran itu cuma Rp 45 juta. Pengucuran dana tidak sekaligus, tapi setetes demi setetes sesuai kebutuhan. Dahlan tidak protes tapi justru berupaya irit. Hingga, ketika PT Jawa Pos mampu mandiri dalam keuangan, modal dari Tempo yang terpakai tak sampai Rp 30 juta.

Kemandirian Jawa Pos itu tidak datang begitu saja. Dahlan dan seluruh staf lama Jawa Pos kerja keras dan kerja lebih keras. Begitu jadi pemimpin redaksi Jawa Pos, Dahlan menurunkan semua ilmu yang diperolehnya di Tempo kepada semua wartawan Jawa Pos. Sistem kerja wartawan Jawa Pos, yang tadinya hanya menantikan siaran pers atau undangan pertemuan pers, diubahnya jadi sistem mengejar dan menggali berita. Pola ini sangat membutuhkan perencanaan. Feature dan analisis berita yang sebelumnya tak tersentuh, digalakkan, posisinya disejajarkan dengan berita-berita hunting dan running news.

Redaksi yang biasanya sore-sore sudah pulang, diwajibkannya bekerja atau minimal siaga sampai pukul dua dinihari. Kalau ada peristiwa istimewa, wartawan disuruh ke lapangan sampai pukul 24.00. Pada jajaran redaksi juga ditanamkan semangat dan perasaan bangga bahwa mereka bukan lagi bekerja di koran daerah, tapi koran nasional. Pengiriman wartawan ke luar negeri pun dikembangkan. "Patut dikenang, hasil pengiriman Nany Wijaya ke Filipina secara nyata menaikkan oplah sebesar 40 ribu eksemplar, sekaligus menandai bermulanya citra baru Jawa Pos," kata Dahlan, mengacu pada reportase Nany saat diktator Ferdinand Marcos terpaksa turun gara-gara demonstrasi rakyat Filipina.

Para karyawan di bagian tata letak juga dikendalikannya dengan keras. Mereka harus bekerja tanpa kursi, harus kerja sambil berdiri terus mulai pukul dua siang sampai tiga dini hari. Setiap dini hari Dahlan datang dengan penggaris dan memukul-mukul meja supaya tata muka cepat selesai. Kalau terlambat, Dahlan tidak segan memukul paha karyawan.

Peningkatan kinerja produksi tidak otomatis membuat pasaran membaik. Sistem kerja redaksi sudah ditingkatkan, rupa dan penampilan Jawa Pos juga sudah dipercantik, tapi para agen koran ternyata tidak mau jual. Dahlan gemas dan memeriksa pemasaran. Ia mendatangi para penjual dan agen-agen koran untuk mencari tahu ada apa dengan Jawa Pos. Rupanya, selama itu korannya tidak dikenal. Ketika dibeli Tempo, sirkulasi Jawa Pos cuma 6.800 eksemplar. Dari jumlah itu, pelanggannya hanya 2.400 orang, sisanya dibagikan pada berbagai instansi pemerintah. Tidak ada yang dijual di pasar eceran.

Dahlan lalu membujuk agar kios-kios pedagang koran mau memajang Jawa Pos. Kalau tidak laku, boleh di-retour (kirim kembali). Mereka ternyata malas mengisi formulir retour. Dahlan lalu memutuskan perlu membangun jalur pemasaran sendiri. Ia menyuruh keluarga karyawan ikut memasarkan Jawa Pos, juga merekrut anak sekolah menjajakan Jawa Pos di jalan-jalan dengan imbalan dibayarkan biaya sekolahnya. Kiat ini berhasil. Jawa Pos mulai dilirik, mulai laku sehingga anak-anak sekolah yang menjajakan koran itu mulai terrangsang dengan sistem komisi sekian persen dari hasil penjualan.

Pasar pelanggan tetap mulai terbentuk berkat upaya keluarga karyawan yang ikut menjual koran Jawa Pos. Istri Dahlan pun, Nafsiah, sangat getol mencari langganan. Menurut Hadiaman Santoso, ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Jawa Timur, Nafsiah Dahlan pernah menggaet sampai 3.500 pelanggan. "Dengan itu saja, keluarga Dahlan sudah bisa hidup makmur," komentar Hadiaman, yang juga redaktur senior harian Surya, koran yang sempat ditakuti Dahlan karena harian ini diterbitkan di Surabaya oleh dua raksasa pers Jakarta: Kompas dan Pos Kota.

Memegang agen untuk 3.500 pelanggan jelas merupakan lahan penghasilan besar. Ketika saya mengikuti Dahlan dalam kunjungannya pada agen koran Pontianak Post pukul tiga pagi, saya dengar Dahlan menasihati mereka agar berupaya mendapatkan pelanggan minimal 200, "Kalau punya 200, itu sudah bisa hidup untuk keluarga dan itu bisa diwariskan ke anak cucu." Ya, hitung saja, jika satu koran berharga Rp 1.500 dengan komisi 40 persen, agen mendapat Rp 600 per eksemplar per hari. Jika ia mendapatkan 200 pelanggan, berarti pendapatan setiap hari Rp 120 ribu, jelas itu suatu jumlah yang cukup untuk belanja sehari-hari. Lha, bayangkan kalau Nafsiah punya 3.500 pelanggan, berapa penghasilan hariannya?

"Ah, itu bohong. Tak pernah sebanyak itu, cuma sekitar seribu pelanggan kok, tapi sudah kami bagikan-bagikan kepada orang lain. Sekarang saya pegang tinggal 500 pelanggan, tidak punya cukup waktu lagi," ujar Nafsiah. Jawabannya belum selesai. "Langganan 500 itu kami pertahankan sekadar untuk ngecek-ngecek apakah koran terlambat tiba di agen? Apakah pembayaran dari langgaran lancar atau tidak? Kalau ada yang jadi bos (maksudnya Dahlan Iskan), harus ada yang jadi kulinya di pasar," kelakar ibu dari Asrul Ananta Dahlan dan Isna Dahlan itu.

Kendati sudah makmur dan punya mobil dinas Mercedes Benz berpelat nomor polisi L-1-JP, Dahlan Iskan sekeluarga ternyata masih tinggal di kompleks perumahan kelas menengah Tenggilis Mejoyo, Surabaya. "Itu bukan kompleks perumahan mewah," kata seorang sopir taksi yang saya tanyai.

Dahlan masih biasa hidup prihatin. Ketika krisis moneter tahun 1997 mulai menghantam, ia menyuruh para karyawan hidup hemat. Agar semua karyawan menghayati krisis moneter, ada larangan untuk bertepuk tangan di Jawa Pos. Dahlan dan direksi memberi contoh dengan merumahkan semua mobil mewah. Dan, untuk ke kantor, Dahlan yang suka mengebut itu memakai sedan Bimantara bekas, atau menumpang kendaraan sirkulasi Jawa Pos. Kacamatanya yang patah pun tidak dibetulkannya. Putrinya, Isna yang dulu kuliah di Amerika Serikat, ditariknya kembali kuliah di Surabaya. Untunglah putranya, Asrul Ananta, sudah lulus kuliah ekonomi manajemen di Amerika. Ananta kini menjadi wartawan Jawa Pos yang mengisi rubrik anak-anak muda.

Jawa Pos juga memakai penggarapan pasar secara blok sejak lima tahun pertama (1982-1987). Blok pertama Surabaya, kedua Malang, kemudian Jember, dan seterusnya ke timur. Demikian pula ke barat sampai Jawa Tengah. Ditunjang sistem pemasaran macam ini, koran-koran pendatang baru, macam Surya, menjadi sulit bersaing dengan Jawa Pos. Pada 1993 muncul harian Surya dari konsorsium Kompas dan Pos Kota. Ini membuat Jawa Pos merasa dapat musuh berbahaya. Perang itu memang terlihat di jalanan. Menurut Hadiaman, poster-poster Surya sering ditutup poster Jawa Pos. Belakangan saya dengar harian Kompas berupaya menyusup ke langganan Jawa Pos dengan menawarkan, jika mau berlangganan Kompas, akan diberi lampiran koran Jawa Pos gratis. "Jika itu benar, pasti bukan kebijakan koran Kompas. Saya pikir itu permainan agen saja," komentar Dahlan.

Sebagai langkah pamungkas, Jawa Pos membeli mesin cetak sendiri dengan sistem sewa beli. Dengan demikian, kualitas produk menjadi sempurna luar dalam, isi maupun kulitnya. Dalam akhir lima tahun pertama, Jawa Pos sudah jadi koran spektakuler. Oplah mencapai 126 ribu eksemplar dengan omset tahunan melejit sampai Rp 10,6 miliar atau 20 kali lipat dari omset tahun pertama pada 1982.

Pada tahap lima tahun kedua (1987-1992), Jawa Pos terus memantapkan pasar. Kalau tadinya koran itu hanya dibeli kelas menengah bawah, Dahlan berupaya memperbaiki citranya untuk bersaing dengan Kompas di kalangan menengah atas. Untuk itu ia mengkampanyekan Jawa Pos sebagai 'koran nasional yang terbit dari Surabaya', dan menempatkan tenaga khusus di luar negeri. Pada 1992, oplah Jawa Pos mencapai 300 ribu eksemplar per hari dengan omset Rp 38,6 miliar.

Bahkan sampai sekarang pun Dahlan Iskan masih melakukan macam-macam upaya. Ia populer bukan cuma di antara para pendukung klub sepakbola Persebaya. Ia juga dekat dengan para pengusaha keturunan Tionghoa di Surabaya. "Tahu apa dia tentang Barongsai? Lalu mau jadi ketua Perhimpunan Barongsai Indonesia?" ujar Hadiaman dari Surya.


SEJAK lima tahun pertama, Jawa Pos sudah melebarkan sayap di luar Pulau Jawa. Samola dengan membawa bendera Jawa Pos pergi ke kampungnya, Manado, dan mencoba membuka koran Cahaya Siang. "Bikin koran, kok, namanya Cahaya Siang," celetuk pemimpin redaksi Tempo Goenawan Mohamad. Entah karena namanya atau sebab lain, usaha itu berantakan. Upaya Dahlan untuk ke Samarinda bekerjasama dengan korannya yang dulu, juga ditolak mentah-mentah. Dari pengalaman itu, Jawa Pos lebih berhati-hati melakukan ekspansi bisnis media dan melirik bisnis nonmedia. Masuknya Jawa Pos ke usaha nonmedia juga disebabkan lambatnya pertumbuhan bisnis media. Asetnya sulit jadi besar. "Sebab, pabriknya adalah manusia. Mesin-mesinnya yakni wartawan," kata Samola.

Itu sebabnya Samola bersama Dahlan masuk ke sektor realestat, perhotelan, dan perbankan. Ternyata sektor nonmedia ini juga tak mengalami kemajuan pesat. Bahkan usaha perbankan yang dicoba dirintis Jawa Pos bersama Nahdlatul Ulama dan Bank Summa lewat bank perkreditan rakyat Nusumma, akhirnya ditinggalkan Jawa Pos. Mereka melirik lagi bisnis media di luar Pulau Jawa.

Banyak orang mengira ekspansi Jawa Pos ke daerah cuma dengan modal mesin-mesin cetak bekas. Apakah benar begitu? "Kami bergabung dengan Jawa Pos tahun 1985 hanya karena haus akan informasi yang benar dan akurat. Itu hanya bisa diperoleh apabila bisa mendapatkan akses berita ke pusat," kata Alwi Hamu, yang mendirikan harian Fajar bersama Yusuf Kalla dan Sinansari Ecip di Makassar. Untuk kawin dengan Jawa Pos, Alwi dan kawan-kawan ikhlas melepaskan 41 persen saham mereka kepada Jawa Pos, 20 persen untuk karyawan dan tinggal 39 persen untuk pemilik lama. Dari perkawinan itu, Fajar mendapatkan laporan berita dari Jakarta dan seluruh Jawa. Selain itu, beberapa wartawan Fajar diberi kesempatan magang kerja di Jawa Pos Surabaya. Maka jadilah Fajar koran terbesar di Indonesia bagian timur dengan tiras sekitar 30 ribu eksemplar.

Alwi Hamu mengatakan Jawa Pos masuk PT Media Fajar tanpa membawa mesin percetakan bekas, sebab koran Makassar ini sudah punya percetakan. Justru Jawa Pos yang memodali Fajar membeli lahan sekitar satu hektar yang kini jadi kantor pusat Fajar, serta mesin cetak Goss Community.

Belakangan setelah gagal dengan Cahaya Siang, Jawa Pos mengambil Manado Post, yang ketika itu terlilit utang sekitar Rp 1 miliar pada sebuah bank pemerintah. "Saya bilang mau ambil, asal bank mau kasih tambahan utang Rp 500 juta," tutur Alwi. Dengan demikian Jawa Pos mulai mengelola Manado Post dengan utang Rp 1,5 miliar.

Imawan Mashuri yang memulai kariernya sebagai wartawan artis hingga menjabat koordinator liputan Jawa Pos ditempatkan Dahlan di Manado Post dan dengan tegas diterapkan sistem manajemen Jawa Pos. Tak urung sekali waktu ia berhadapan dengan anak buah yang menodongkan pistol. Tapi Imawan sukses menjadikan Manado Post sebagai koran terbesar di Sulawesi Utara sehingga utang-utang perusahaan itu bisa dilunasi. Kini ia menjadi "kuda andalan" Dahlan yang bertanggung jawab mengelola bisnis properti kelompok Jawa Pos (Graha Pena, hotel di Batam dan Nusa Tenggara Barat) dan persiapan delapan televisi lokal yang akan dibangun di delapan markas "kapal induk" Jawa Pos.

Dalam buku Jawa Pos Koran Kita yang diterbitkan 1 Januari tahun 2000, disebutkan kelompok Jawa Pos ada sebanyak 67 koran dan tabloid. Mereka tergabung dalam delapan armada yang disebut "kapal induk". Delapan armada itu masing-masing: Jawa Pos (Jawa Timur dan Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara) dengan pangkalan Surabaya; Riau Pos (Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) dengan pangkalan Pekanbaru; Sumatera Ekspres (Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung) dengan pangkalan Palembang; Rakyat Merdeka (Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah) di Jakarta; Akcaya (Kalimantan Barat) di Pontianak; armada Manuntung (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah) di Balikpapan; kelompok Fajar di Sulawesi Selatan dan Maluku, serta armada Manado Post (Sulawesi Utara, Halmahera, Papua Barat) dengan pangkalan Manado.

Jawa Pos biasanya hanya menempatkan satu "kuda andalan" dari Surabaya untuk memimpin setiap koran daerah yang mau bersanding. Itu dilakukan Dahlan pada Manuntung (kini Kaltim Post) dengan menempatkan Zaenal Muttaqien ke Balikpapan. Kuda yang lain, Surya Aka, mulai kariernya sebagai koresponden di Madiun, lalu jadi sampai koordinator liputan di kantor Jawa Pos Surabaya, dan akhirnya dikirim ke Akcaya Pontianak. Sukses mengembangkan Akcaya, Surya Aka ditarik lagi ke pusat untuk mempertajam beberapa tabloid di Surabaya.

Masuknya Jawa Pos ke Sumatera Utara dimulai Dahlan dengan merekrut rekannya, mantan koresponden Tempo Rida K. Liamsi. Ini nama samaran yang dibalik dari Ismail Kadir. Sewaktu jadi koresponden Tempo, ia guru sekolah dasar sehingga perlu menyamarkan diri jadi wartawan. Rida toh melepaskan pekerjaan guru dan terus jadi wartawan. Karena lebih tertarik pada koran harian, pada 1983 Rida pindah ke Suara Karya. Sekali waktu di tahun 1989, ia ingin mewawancarai Dahlan Iskan tentang Persebaya. Dijawab Dahlan, "Sialan. You bantu saya saja, bikin koran Riau Pos!"

Rida, putra asli Riau, ternyata merasa cocok dengan manajemen ala Dahlan Iskan dan ia bisa menyalurkan keinginan Dahlan di koran Riau Pos bersama pemilik lama harian itu. Dengan oplah 35 ribu, Riau Pos setiap bulan mempunyai omset Rp 1,8 miliar sehingga mengungguli kapal-kapal induk lain: Fajar, Manuntung, Manado Post, Sumatera Ekspres dan Akcaya. Sewaktu saya berkunjung ke Pekanbaru, akhir Maret lalu, saya mendapati Riau Pos memiliki kantor megah berlantai dua, lengkap dengan mobil operasional untuk redaksi dan pemasaran juga sebuah Nissan Terano untuk Rida. "Ini biasa dipakai Dahlan kalau mau ke Padang. Kita biasanya enam sampai tujuh jam, tapi kalau Dahlan yang setir, cuma lima jam," Rida membanggakan Dahlan.

Di belakang gedung Riau Pos, terlihat suatu menara antena stasiun televisi sedang dibangun. Ternyata Rida sedang merintis lahirnya sebuah stasiun televisi swasta lokal pertama di Indonesia yang khusus disiarkan hanya untuk provinsi Riau. "Investasinya kecil-kecilan, cuma Rp 2 miliar. Kami belum tahu akan seperti apa, tapi insya Allah, mulai siaran akhir April," tutur Rida.

Harian Riau Pos di pedalaman Sumatra ini mulanya dipandang remeh sehingga tidak pernah disurvei oleh perusahaan penilai untuk kepentingan para pemasang iklan. AC Nielsen, misalnya, tak pernah memasukkan Riau Pos dalam surveinya sehingga koran Waspada Medan dan Fajar Makassar senantiasa dinilai sebagai koran terbesar di luar Pulau Jawa. "Setelah kami minta Riau Pos diperiksa juga, ketahuan bahwa kamilah yang terbesar," kata Rida, membanggakan korannya yang kini bertiras 35 ribu eksemplar per hari. Itu belum termasuk anak-anak perusahaan seperti Sijori Pos Tanjung Pinang (25 ribu eksemplar), Batam Pos (15 ribu eksemplar), dan lain-lain.

Tapi prestasi Riau Pos itu tidak diraih dengan mudah. Selama tiga tahun Rida mengaku harus berjuang dengan tangisan. Dibantu delapan orang, Rida mengupayakan koran itu terbit delapan halaman setiap hari. Pada hari-hari pertama ia menangis, karena tidak ada agen yang mau jual. "Tahun pertama oplah cuma 2.500, tahun kedua naik 5.000, tahun ketiga masih 8.000. Tahun keempat naik jadi 12 ribu. Baru pada tahun kelima dengan oplah 19 ribu. Kami bisa mengadakan pesta selamatan," kenang Rida.

Rida pula yang pertama-tama merintis koran cetak jarak jauh. Ia semula panas karena koran Riau Pos selalu kalah cepat dengan koran Jakarta dalam pemasaran di Batam, daerah makmur di selatan Singapura itu. Diam-diam ia memakai sistem cetak jarak jauh di Batam dan Tanjung Pinang, pulau kecil sebelah Pulau Batam. Pada 1995, Menteri Penerangan Harmoko kaget ketika suatu pagi sedang bermain tenis di Tanjung Pinang. Pukul 06.00 Harmoko sudah menemukan koran dari Pekanbaru. Rida terpaksa buka kartu, tapi Harmoko tidak mempermasalahkan usaha cetak jarak jauh itu sepanjang masih dalam provinsi yang sama.

Untuk cetak jarak jauh, Riau Pos harus menyewa line satelit Rp 12 juta per bulan. Ketika dolar melejit pada 1997, tarif sewa naik jadi Rp 60 juta, mereka terpaksa ganti line pada Telkom Rp 8 juta per bulan. Ternyata line Telkom sering ngadat, sehingga mereka pindah lagi ke internet. "Setelah datang reformasi, kami merasa tidak perlu lagi cetak jarak jauh. Bikin saja koran baru," ungkap Rida, menceritakan usahanya jadi raja koran di Sumatra. Sejak 1998, saat Riau Pos baru berusia 11 tahun, ia mendirikan Sijori Pos di Tanjung Pinang, Batam Pos dan Batam Ekspres, Dumai Pos, Radar Medan, dan Radar Nauli di Sumatera Utara, sampai Padang Ekspres di Sumatera Barat.

Rida pernah mencoba ke Aceh, tapi melihat gawatnya medan di sana, Dahlan menasihati tak perlu. Dahlan memang pernah mengatakan, "Kami tidak berani masuk Aceh, sama seperti Timor Timur." Rida tidak bisa merambat ke Jambi dan Sumatra Selatan karena di sana sudah ada "kapal induk" Jawa Pos yang lain, bermarkas di Palembang.

Di Sumatra Selatan, Jawa Pos mulai menancapkan tonggaknya di Bengkulu. Ketika mendapatkan tawaran mengelola koran Semarak, dikirimlah Suparno, seorang reporter karier yang berprestasi mulai dari koresponden di Madiun hingga menjadi koordinator liputan Jawa Pos. "Mungkin karena badan saya ini kecil sehingga ditugaskan ke kota kecil (Bengkulu)," katanya dalam buku Jawa Pos Koran Kita. Lantaran Suparno menjalani tugasnya dengan sepenuh hati, harian Semarak cepat berkembang.


DAHLAN melihat potensi pada sosok yang imut-imut itu sehingga ketika Jawa Pos mengembangkan sayap ke kota besar Palembang, Suparno dipilih lagi. Jadilah dia pemimpin harian Sumatera Ekspres sambil mengontrol Semarak dari jauh. Bahkan, ketika ada masalah di harian Independent di Jambi, Suparno juga yang ditugaskan membereskannya. Maka, jadilah Suparno direktur koran-koran grup Semarak, Sumatera Ekspres, Independent, dan Jambi Ekspres.

Suparno juga ditugaskan mengelola koran di Lampung, mula-mula Lampung Ekspres. Setelah jalan, pemilik lama ternyata mau jalan sendiri, sehingga Jawa Pos keluar dan mendirikan Radar Lampung.

Tapi, gaya Dahlan yang ala Jawa Pos dari Jawa Timur ini memang tidak mudah diterima oleh pemilik lama koran-koran yang bergabung dengan Jawa Pos. Itulah sebabnya, antara lain, terjadi bentrok di Manado, Medan, dan Lampung. Jika pemilik lama tidak mau mengikuti manajemen ala Jawa Pos, pihak Jawa Pos biasanya langsung saja mengangkat percetakannya. Modal yang sempat ditanam dibiarkan saja.

"Di Medan tadinya ada Medan Ekspres. Bentrok sama pemiliknya, kita tinggalkan. Watak orang Batak mungkin sulit ikut gaya Dahlan. Kini kita coba bikin sendiri. Mau bikin Medan Pos sudah ada yang duluan, maka kita pakai nama Radar Medan saja. Begitu pula di Sibolga," tutur Rida K. Liamsi.


DI JAKARTA Jawa Pos mula-mula masuk ke harian Merdeka milik keluarga B.M. Diah, dengan mendirikan PT Wahana Ekonomi Semesta. Menurut Margiono, wakil direktur Jawa Pos yang berkantor di Jakarta, perusahaan itu 40 persen milik Jawa Pos, 40 persen kelompok Merdeka, dan 20 persen karyawan. Sekarang yang disebut kelompok Merdeka ternyata beberapa mantan orang Tempo yang meninggalkan pemimpin redaksi Goenawan Mohamad saat pembredelan Juni 1994. Mereka antara lain Harjoko Trisnadi, Mastum Mahtum, dan Lukman Setiawan yang diperkuat Alwi Hamu dari Makassar. Mereka tadinya memang bekerjasama dengan keluarga B.M. Diah untuk mengelola harian Merdeka.

Selain mengelola harian Merdeka, diam-diam Jawa Pos juga sempat membantu eks karyawan majalah Tempo yang tidak mau bergabung dengan Gatra yang didirikan oleh pengusaha Bob Hasan, kroni Presiden Soeharto, setelah Tempo dibredel 1994. PT Grafiti Pers, penerbit Tempo, membeli dan menghidupkan majalah Detektif & Romantika. Majalah kriminal dan seks itu diubah menjadi sebuah majalah berita mingguan mirip Tempo. Nama disingkat menjadi D&R. Slogan pun diubah jadi "demokrasi dan reformasi". Lantaran majalah ini sering mengkritik Orde Baru, pemerintah lalu mencari-cari jalan agar D&R tidak bisa terbit. Dipersoalkanlah berbagai segi, mulai wartawannya yang bukan anggota Persatuan Wartawan Indonesia, satu-satunya organisasi resmi wartawan zaman Soeharto, hingga soal siapa sebenarnya pengelola D&R.

PT Grafiti Pers lalu mengoperkan D&R kepada Jawa Pos dan menunjuk Margiono sebagai pemimpin redaksinya. Malang bagi Margiono, begitu namanya dipajang di D&R, muncullah kulit majalah yang menghebohkan itu: gambar kartu remi king berwajah Presiden Soeharto yang dibolak-balik. Akibatnya, Margiono yang tidak tahu-menahu soal itu, berurusan dengan kepolisian, dan berhari-hari menjalani pemeriksaan. Untunglah, pemerintah Soeharto keburu jatuh sehingga urusan D&R selesai begitu saja.

Tapi nasib majalah ini berakhir tragis. D&R sempoyongan ketika tenaga inti redaksinya, yang berasal dari majalah Tempo ditarik untuk membangkitkan kembali majalah Tempo pada Oktober 1998. Perusahaan itu pun dioperkan Jawa Pos kepada sebuah konsorsium pimpinan The Jakarta Post. Tinggal komandannya, Bambang Bujono, serta beberapa wartawan hasil rekrutmen baru yang bertahan. Mereka dengan cepat kalah pamor dengan mingguan Tempo versi baru sehingga lambat laun konsorsium itu membiarkan D&R terpuruk.

Sementara itu, klik Dahlan bersama Mahtum ternyata terus berkembang kuat. Mula-mula memang sempat kacau. Sesuai petunjuk Menteri Penerangan Harmoko, Dahlan Iskan masuk dalam koran Merdeka tidak dengan nama Jawa Pos melainkan dengan nama dirinya pribadi. Itu sebabnya koran keluarga Diah yang terkenal di zaman perjuangan kemerdekaan ini, tidak berubah secara signifikan ketika Dahlan Iskan masuk, sehingga para agen malas memasarkannya. "Kami taruh saja di bawah meja. Kasihan kalau suruh anak-anak jual. Tidak laku," begitu saya dengar sekitar tahun 1996 dari Laris Naibaho, satu dari 17 agen terbesar yang menguasai pasar koran Jakarta dan sekitarnya.

Tak mengherankan kalau Merdeka terus merugi, bahkan ketika krisis moneter datang menerjang tahun 1997, aset percetakannya sempat masuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). "Itu karena kreditnya pada Bank Danamon sekitar Rp 3 miliar macet," ungkap Baharuddin, manajer Jawa Pos perwakilan Jakarta. Ujung-ujungnya, terjadilah bentrok antara keluarga BM Diah dengan kelompok Dahlan Iskan.

Untunglah, Presiden B.J. Habibie membebaskan penerbitan pers baru tanpa perlu izin lagi. Bersama kelompok Mahtum, Dahlan Iskan menerbitkan koran baru dengan logo yang meniru Merdeka, tapi pakai nama Rakyat Merdeka. Ini dipandang kurang etis tapi aset percetakan Merdeka yang masuk BPPN ditebus. Pengisian dan redaksional Rakyat Merdeka pun berubah. Oleh Margiono, penulisan penuh opini gaya D&R, diturunkan ke Rakyat Merdeka. Jadilah itu koran opini yang sering memelintir judul dari isinya. Pokoknya judulnya berani dan sensasional. "Orang bilang koran kami ekstrem, koran provokasi. Itu karena pers kita tidak terbiasa dengan opini. Sasaran kami hanyalah mengusahakan bagaimana membuat produk yang bisa dibeli oleh pembaca," kilah Margiono, pemimpin redaksi Rakyat Merdeka.

Kiat seperti itu ternyata menarik minat para agen untuk memasarkannya. Menurut Baharuddin, penjualan Rakyat Merdeka sangat bergantung pada isi berita dan judul. Kekuatan koran ini di pasar eceran (80 persen), bukan pada pelanggan tetap. Kalau ada opini berita yang menarik, Baharuddin menelepon para agen untuk mendapatkan reaksi, barulah dicetak sesuai permintaan pasar, ditambah ekstra 30 persen. Maka tiras Rakyat Merdeka pernah melejit hingga 180 ribu, lalu anjlok tinggal 70 ribu. "Sejak tahun 2000 hingga kini bisa bertahan di sekitar 120-150 ribu eksemplar per hari," ungkap Baharuddin.

Dengan omset sekitar Rp 5 miliar per bulan, maka Rakyat Merdeka jelas sudah masuk kategori "kapal induk" dalam kelompok Jawa Pos. Tapi PT Wahana Ekonomi Semesta tampaknya tak sekadar ingin menjadi sebuah kapal induk dalam lingkungan Jawa Pos News Network. Ia ingin menjadi suatu konglomerat pers tersendiri, seakan ingin bersaing dengan Jawa Pos.

Perusahaan yang berkantor di sebuah rumah toko berlantai tiga di kompleks kampus Widuri, Jalan Kebayoran Lama, Jakarta, kini memiliki sejumlah koran bukan cuma khusus di Jakarta dan sekitarnya, tetapi sudah melebarkan sayapnya hingga Jawa Tengah, Sumatra, dan Sulawesi. Selain memiliki Rakyat Merdeka, PT Wahana Ekonomi Semesta mengelola suratkabar lokal: Sinar Glodok (daerah Glodok, Jakarta), Radar Bogor, Radar Tangerang, Radar Cirebon, Harian Banten, Radar Banyumas, Radar Tegal, Sumatera Ekspres, Jambi Ekspres, Independent (Jambi), Radar Lampung, dan Kendari Pos.

Selain memiliki saham PT Wahana Ekonomi Semesta dan percetakan PT Wahana Semesta Inti di Jakarta, Jawa Pos juga memiliki percetakan umum dengan nama PT Pentagraf dan beberapa unit mesin percetakan koran yang dikelola PT Temprina Media Grafika langsung dari markas mereka di Surabaya. Total aset Jawa Pos di Jakarta dan sekitarnya, menurut Margiono, sudah sekitar Rp 150 miliar.

Dalam situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, Jawa Pos perwakilan Jakarta masih mampu membangun gedung tinggi. Sebuah menara berlantai delapan yang akan menelan biaya sekitar Rp 60 miliar tengah dibangun di Jalan Kebayoran Lama, tak jauh dari kantor perwakilan sekarang yang berlantai tiga. "Duit tak masalah. Kita minta saja pada mereka yang mau berkantor di situ masing-masing Rp 5 miliar, lalu pinjam dari anak-anak Jawa Pos lain masing-masing Rp 250 juta, pasti jadi," tutur Dahlan.

Kiat itulah yang diterapkan Jawa Pos dalam membiayai pembangunan Graha Pena di Surabaya sehingga bisa diselesaikan tanpa punya utang dolar yang mencekik para konglomerat saat krisis ekonomi 1997. Sistem "keroyokan" atau patungan modal itu pulalah yang hendak diterapkannya untuk merealisasikan proyek pembangunan stasiun televisi lokal di delapan kota yang akan menelan anggaran sekitar Rp 40 miliar. Tapi masing-masing peminjam tetap harus mempertanggungjawabkan pengembalian berikut bunganya. "Jika gagal, sanksinya berat," ungkap Untung Sukarti dari Pontianak.


UTANG Jawa Pos itu banyak. Lebih dari Rp 100 miliar, kata Leonardi Kusen, presiden komisaris PT Jawa Pos sejak April 2000. Utang-utang itu antara lain untuk membangun pabrik kertas PT Adiprima Suraprinta, Gresik, serta pembelian mesin percetakan yang bertaburan di puluhan kota, mulai dari Medan hingga Jayapura. Namun back up utang itu cukup kuat, sebab seluruh aset Jawa Pos, menurut Leonardi Kusen, sekitar Rp 300 miliar. Itu cuma aset Jawa Pos yang sudah bisa diaudit.

Aset anak-anak perusahaan Jawa Pos memang belum semuanya bisa diaudit karena sistem pembukuan belum seragam. Dan, ditargetkan siap tahun 2002 sehingga apa yang sudah lama dikumandangkan Dahlan untuk menjadikan PT Jawa Pos sebagai perusahaan publik akan menjadi kenyataan sama dengan induknya majalah Tempo.

PT Tempo Inti Media Tbk, penerbit mingguan Tempo, awal Januari 2001 berhasil menangguk Rp 37,5 miliar di pasar modal dengan menjual 17,2 persen sahamnya (125 juta lembar). Apabila Jawa Pos masuk bursa, besar kemungkinan saham-sahamnya akan lebih berotot dari induknya. Sebab, selain mempunyai fondasi Jawa Pos, yang jauh lebih besar omsetnya dari Tempo, ia pun berakar di provinsi-provinsi yang masih mempunyai lebih banyak peluang untuk berkembang.

Tapi jangan salah. Jawa Pos belum sehebat konglomerat Kelompok Kompas Gramedia, perusahaan media paling besar di Indonesia. Menurut Purwoko, manajer bisnis Kompas, penghasilan iklan Kompas per hari saja sekitar Rp 5 miliar, sedangkan penghasilan iklan Jawa Pos, menurut buku Jawa Pos Koran Kita, sebelum krisis ekonomi pernah mencapai Rp 6 miliar per bulan, ketika krisis datang menghantam, sempat turun sampai Rp 1,5 miliar per bulan. Taruhlah omset Jawa Pos News Network sudah pulih seperti sedia kala, nilainya masih sekitar sepertigapuluh Kelompok Kompas Gramedia.

Bisnis Jawa Pos bukan cuma pers dan percetakan. Kini dia juga memiliki perusahaan yang mampu bongkar pasang dan merakit mesin percetakan bekas tipe Goss. Mesin-mesin Goss bekas dicari di internet, kemudian diperbaiki atau ditambalkan ke pabrik-pabrik yang ada. Selain irit, juga menjadikan divisi percetakan sebagai suatu sumber penghasilan. Itu semua bisa dilakukan tim pimpinan Misbahul Huda, yang sempat disekolahkan Dahlan Iskan ke Chicago, Amerika Serikat, untuk belajar banyak soal mesin. "Pak Dahlan memang tidak takut keluar biaya. Kalau pun kita salah, dia tidak ngamuk. 'Anggap saja biaya kamu untuk belajar.' Begitu katanya kalau kita salah," tutur Misbahul Huda, direktur PT Temprina Media Grafika, yang kini membawahi 35 unit mesin percetakan yang terletak di 29 kota dari Medan sampai Jayapura.

Dulu percetakan merupakan bagian dari Jawa Pos, sekarang sudah berdiri sendiri. "Omset Temprina tahun 2000, sekitar Rp 160 miliar. Margin keuntungan sekitar 14 persen," ujar Huda. Artinya, secara kasar, PT Temprina Media Grafika setiap bulan untung hampir Rp 2 miliar. Tak mengherankan jika Huda, putra asli Madiun kelahiran 1963 ini, diberi fasilitas sedan Mercedes Benz dari kantor padahal Huda sendiri sudah mampu membeli sedan BMW untuk keluarganya.

Masuknya Jawa Pos ke bisnis kertas dengan mendirikan PT Adiprima Suraprinta, Gresik, lebih disebabkan krisis kertas koran 1990-an. Pemasokan kertas oleh Serikat Penerbit Surakabar sering tidak teratur dan harganya sering melonjak tinggi. Menurut Jawa Pos Koran Kita, hanya koran-koran kuat yang mampu mengatasi. Masalahnya, kertas koran itu sering langka sehingga apabila stok di gudang menipis menyebabkan waswas bagi penerbitan Jawa Pos yang ingin korannya terbit setiap hari.

Pabrik-pabrik kertas swasta yang banyak ternyata enggan masuk ke industri kertas koran karena terlalu berisiko. Pertama karena harganya selalu dikendalikan pemerintah, kedua permintaan banyak terpengaruh keadaan politik, dan ketiga ketakutan berurusan dengan orang pers. Hanya pemerintah (Pabrik Kertas Leces) dan kroni Soeharto, Bob Hasan (PT Aspex), yang berani masuk ke industri kertas koran. Dalam keadaan itulah maka Jawa Pos akhirnya mendirikan PT Adiprima Suraprinta, di atas lahan seluas 8 ha di desa Wringin Anom, Gresik, Jawa Timur.

Pabrik ini menelan investasi sekitar Rp 80 miliar dengan mesin Mecanica Verona, Italia berkapasitas 120 ton per hari yang bisa ditingkatkan hingga 140 ton per hari. Dewasa ini pabrik ini beroperasi 24 jam sehari (tiga shift) dan menghasilkan rata-rata 100 ton per hari atau tiga ribu ton per bulan. Entah kenapa, pabrik ini sudah sampai dua kali mengalami kebakaran. Gudang bahan bakunya, berupa kertas koran bekas yang diimpor dari Eropa, sempat terbakar pada 1997 dan 1999. Setiap gudang yang terbakar diperkirakan merugi Rp 5 miliar.

Namun, setelah berjalan baik, apalagi setelah PT Adiprima Suraprinta, bisa mengekspor 30 persen produknya, pabrik kertas itu sudah mulai diperhitungkan sebagai bisnis yang menguntungkan. Tak mengherankan jika Dahlan tertarik membeli pabrik kertas yang mogok di Pontianak pada hari saya menemaninya.

Dalam waktu dekat, Jawa Pos pun akan masuk ke industri tinta percetakan. Dengan demikian, Jawa Pos benar-benar akan menjadi industri pers terpadu. Sementara ini, sektor nonmedia seperti, realestat dan properti tidak lagi bisa diharapkan jadi "armada kapal induk". Jawa Pos lebih menekankan sektor media, termasuk pendirian stasiun televisi swasta lokal.

Pada 1993 Jawa Pos mempunyai 23 perusahaan pers yang dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama sudah membagikan dividen total Rp 400 juta terdiri dari Manuntung Balikpapan, Fajar Makasar, Akcaya Pontianak, dan majalah Liberty Surabaya.

Kelompok kedua yang dinilai sudah mandiri dan bisa menghasilkan laba: Nyata dan Putera Harapan di Surabaya, Riau Pos, dan Manado Post. Kelompok ketiga masih disubsidi terbatas dan perkembangannya membaik: Suara Nusa (dahulu Lombok Pos), Radar Surabaya (dahulu Suara Indonesia), Kompetisi (Surabaya), Komputek (Surabaya), Memorandum (Surabaya), Mercu Suar (Palu), Agrobis (Surabaya), Radar Solo (dahulu Jawa Anyar), Suara Maluku (Ambon), Cendrawasih Pos (Jayapura), Independent (Jambi), Palangkaraya Pos, Semarak (Bengkulu), dan Batam Pos. Omset kelompok kedua ini pada 1992 tercatat total Rp 12 miliar.

Dahlan Iskan dalam tempo sepuluh tahun berhasil mengembangkan Jawa Pos bukan cuma di Jawa Timur, tapi dari Sumatra hingga Papua Barat. Tapi secara mengejutkan, pada 1993, dalam usia 42 tahun, Dahlan Iskan memutuskan pensiun sebagai pemimpin redaksi dan pemimpin umum Jawa Pos. Beda dengan induknya, Tempo, yang sampai 1998 terus mengandalkan Goenawan Mohamad sebagai pemimpin redaksi. Jawa Pos justru melakukan peremajaan. "Supaya Jawa Pos selalu muda, supaya cocok dengan zamannya," begitu alasan Dahlan. Mungkin juga Dahlan ingin lebih memberikan waktu sebagai orang nomor satu Jawa Pos News Network.

Dalam sembilan tahun terakhir, sejak Dahlan Iskan lengser, redaksi Jawa Pos sudah tiga kali mengalami pergantian pemimpin. Pengganti Dahlan adalah Margiono. Ia angkatan pertama berpredikat sarjana yang direkrut pada 1984. Pada 1995, ketika Jawa Pos menerobos usaha baru ke Jakarta dengan mengelola harian Merdeka, Margiono ditunjuk sebagai komandan sehingga tampuk redaksi Jawa Pos dioperkan kepada Solihin Hidayat. Tahun 2000 lalu, setelah kantor redaksi Jawa Pos diduduki Barisan Serba Guna (Banser) Nahdlatul Ulama karena dituduh memfitnah pengurus Nahdlatul Ulama, Hidayat digantikan Dhimam Abror, wartawan berusia 36 tahun. Ia masuk Jawa Pos pada 1988, dan bukan cuma berpredikat sarjana, tapi juga master of science bidang pengembangan sumber daya manusia dari Charles Sturk University di Sidney.

PT Jawa Pos sejak 1982, senantiasa merekrut angkatan kerja baru yang berpendidikan tinggi dan meremajakan elit redaksi. Belakangan Dahlan bahkan menerapkan kebijakan yang lebih keras. Prestasi karyawan dinilai setiap tahun. Mereka yang masuk kelompok lima persen berprestasi terbaik diberi bonus serta peluang karier lebih tinggi, sedang lima persen terbawah dinasihatkan untuk pindah atau keluar.


KORAN-koran yang bernama Radar diproduksi oleh tenaga-tenaga trampil yang rata-rata berpredikat sarjana. Tapi Dhimam Abror mengakui mutu mereka masih jauh dari memuaskan. "Masalahnya tidak mudah cari tenaga baru yang langsung bermutu. Ketika kami meluncurkan tujuh Radar di Jawa Timur, setiap Radar butuh katakanlah 20 tenaga, sehingga diperlukan sekitar 140 orang. Itu tak mudah," tutur Abror. Soalnya, menurut Abror, "Dahlan itu ingin mengejar peluang. Maka, kalau mutu Radar masih rendah, itu adalah opportunity cost atau katakanlah biaya interest during construction yang harus dipikul," tambahnya.

Koran kelompok Jawa Pos News Network, kecuali tujuh Radar di Jawa Timur yang sudah meraih tiras sekitar 10 ribu-30 ribu, banyak yang masih beroplah 3-5 ribu. Tapi jangan dikira mereka masih disubsidi Jawa Pos. "Yang kami kejar bukan tiras, tapi iklan," ungkap Untung Sukarti. Potensi iklan dari kota-kota kabupaten dan kecamatan ternyata cukup besar. Dengan meraih pemasukan iklan Rp 1- Rp 2 juta sehari, setiap bulan dapat Rp 30- Rp 60 juta. Itu lebih dari cukup untuk membayar biaya operasi serta gaji karyawan Radar yang rata-rata cuma 10-20 orang. Pendapatan dari penjualan koran, praktis hanya untuk bayar ongkos kertas dan cetak.

Adanya jaringan terpadu komputer koran-koran kelompok Jawa Pos, memang menyebabkan biaya produksi mereka sangat irit. Koran-koran daerah praktis cuma perlu mengisi 4-8 halaman dari yang terbit 12-16 halaman. Untuk berita dan foto-foto nasional, baik politik, olahraga, ekonomi, dan internasional, tinggal ambil dari jaringan komputer terpadu. Praktis koran-koran daerah cuma perlu memelihara 5-10 wartawan. Jika harus memelihara koresponden atau perwakilan di berbagai pelosok nusantara, berapa besar biayanya?

Tapi untuk mencari iklan di Jakarta, "kapal-kapal induk" tadi mempunyai tenaga perwakilan di Jakarta. Dan mereka ternyata sangat potensial. Setiap perwakilan di Jakarta rata-rata bisa memasok iklan Rp 200 juta - Rp 300 juta ke "kapal induk" mereka.

"Filosofi Dahlan sangat liberal. Pers harus dikelola sebagai institusi bisnis yang efisien. Di satu sisi ia ingin kebebasan pers penuh, di sisi lain ia tuntut standar yang tinggi. Ia juga menekankan efisiensi dalam pengelolaan. Sering itu dipahami sebagai standar gaji sangat rendah. Baru kalau perusahaan sudah sehat, karyawan diberi penghargaan," tutur Dhimam Abror.

Itu terbukti antara lain di tujuh koran yang memakai nama depan Radar di Jawa Timur. Para karyawan di sana semuanya sarjana, tapi diberi gaji kecil. Tapi setelah berjalan setahun dan mereka mendapat laba, karyawan diberi bagian dari keuntungan. "Di Jember, misalnya, bisa dapat tantiem sebesar Rp 5 - 6 juta, itu jumlah yang tidak kecil dan sangat menyenangkan karyawan," kata Dhimam Abror. Tantiem adalah bonus akhir tahun yang diambil dari keuntungan perusahaan.

Munculnya koran-koran anak Jawa Pos yang memakai nama Radar, sebenarnya meniru harian Suara Karya, yang pernah membuatkan lampiran berita pedesaan dari program koran masuk desa. Jawa Pos, yang terlalu memprioritaskan berita nasional, sering tak punya tempat untuk berita-berita dari kotamadya dan kabupaten. Maka dibuatlah lembar-lembar lampiran Jawa Pos dengan nama Radar Malang, Radar Bojonegoro, Radar Kediri, Radar Jember, Radar Bromo, Radar Banyuwangi, dan Radar Madiun. Lampiran ini ternyata sanggup menarik pemasang iklan dari kota-kota kabupaten tersebut, sehingga diputuskanlah mereka harus mandiri.

Kesuksesan memandirikan ketujuh Radar itu membuat Jawa Pos terdorong untuk berkembang keluar Jawa Timur: Madura, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, sampai ke Medan, bahkan ke Papua. Muncullah Radar Madura, Radar Solo, Radar Tegal, Radar Banyumas, Radar Cirebon, Radar Bogor, Radar Tangerang, Radar Lampung, Radar Medan, Radar Nauli (Sibolga), Radar Jayapura, Radar Merauke, dan Radar Timika.

Hanya Radar Surabaya, yang baru muncul Januari 2001 di Surabaya, yang merupakan metamorfosa sebuah koran nasional tua. Koran ini dulunya memiliki surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) dari zaman Soeharto. Koran ini didirikan 1976 oleh seorang pengusaha kapal di Surabaya dengan nama Suara Indonesia. Gagal mengembangkannya, koran ini dijual kepada walikota Malang Kolonel Sugiono pada 1981. Mungkin tak tahan hawa dingin Malang, koran ini boyong lagi ke Surabaya karena dibeli oleh harian Sinar Harapan Jakarta.

Ketika Sinar Harapan dibredel Soeharto pada 1988, Suara Indonesia dijual pada Jawa Pos. Sejalan dengan ramainya perusahaan masuk bursa, koran inipun diubah Dahlan menjadi koran ekonomi. Rupanya memang sulit mencari pasar. Tirasnya cuma 3.000.

Munculnya arus politik yang hiruk-pikuk di tahun 1997, menyebabkan Dahlan mengubah Suara Indonesia jadi koran umum lagi. Redaksinya dibiarkannya menurunkan karikatur tentang Soeharto lebih berani dari majalah D&R. Perubahan itu mendongkrak tirasnya hingga 70 ribu. Tapi Suara Indonesia kalah bersaing dengan Surya milik Kompas dan Pos Kota di Jawa Timur maupun koran petang Surabaya Post, apalagi induknya sendiri, Jawa Pos. "Apapun yang ditulis Suara Indonesia itu ekslusif, tetap saja tidak diperhatikan orang. Tapi setelah ditulis Jawa Pos atau koran lain, barulah diperhatikan orang," tutur Luthfi Subagio, pemimpin redaksi Suara Indonesia.


DAHLAN Iskan mengatakan, "Koran yang pakai nama Suara menurut pengalaman kami selalu jelek," ketika saya tanya soal Suara Maluku dan Ambon Ekspres yang masing-masing dituding menjadi corong kelompok Kristen dan Muslim yang telah dua tahun bertikai di Maluku. Menurut Dahlan, mulanya Jawa Pos memiliki Suara Maluku di Ambon. Koran ini senantiasa rugi sehingga manajemennya berkali-kali dibenahi, khususnya oleh tim yang dipimpin Alwi Hamu dari Fajar Makasar.

Ketika terjadi bentrokan yang meluas jadi permusuhan Islam-Kristen, para karyawan Suara Maluku yang beragama Islam menghadapi kesulitan pergi ke kantor karena Suara Maluku terletak di daerah pemukiman Kristen. Karena mereka menganggur, mereka minta percetakan dan bikin koran baru dengan nama Ambon Ekspres. Dalam masthead kepengurusan, dua-duanya memasang nama direktur utama: Haji Dahlan Iskan.

Tragisnya dua koran yang satu pemilik itu partisan dalam meliput Ambon. Keduanya terjebak dalam permusuhan antaragama. "Kami putus hubungan dengan mereka. Komunikasi ke sana sulit, bahkan tidak bisa," kata Dahlan. "Saya tidak bisa menghentikan mereka, tapi kalau pemerintah mau sebenarnya gampang. Ledakkan dan hancurkan saja percetakan mereka. Tapi jangan saya yang lakukan. Saya tak mampu," kata Dahlan, tanpa bisa menyembunyikan kemarahannya.

Padahal di Surabaya Dahlan punya dua tabloid agama yang tidak bermasalah: Gloria, tabloid mingguan rohani Kristen dengan oplah 18 ribu dan Nuraini, tabloid untuk umat Islam yang tirasnya sekitar 8.000 eksemplar. Dalam masthead kedua tabloid itu tercantum direktur utama bernama Dahlan Iskan. Dua-duanya berkantor di Graha Pena, tidak ada masalah Muslim dan Kristen di sana.

Selain itu Jawa Pos juga mempunyai tabloid kebatinan atau hal-hal yang mistik, yakni Posmo: Metafisika dan Pengobatan Alternatif serta majalah Liberty. Penggemar tabloid dan majalah ini ternyata cukup tinggi sehingga oplahnya mencapai 70 ribu sedangkan isinya sekitar 50 persen dipenuhi dengan iklan klenik dan perdukunan.

Pada April 2001, berbagai ragam koran, tabloid dan majalah yang diterbitkan kelompok Jawa Pos News Network, saya perkirakan sudah sekitar seratus. Dari kunjungan saya ke Pontianak, Surabaya, Makassar, dan Pekanbaru saja, saya menemukan masing-masing "kapal induk" itu sudah mempunyai biduk dan anak armada baru yang tidak tercantum dalam buku Jawa Pos Koran Kita.

Di Sumatra Utara saja, menurut buku pemberian Dahlan Iskan itu, ada lima koran: Radar Medan, Padang Ekspres, Riau Pos, Utusan (kini Pekan Baru Pos), dan Sijori Pos (Tanjung Pinang)). Ketika saya berkunjung ke Pekanbaru, di sana sudah bertambah empat koran baru yakni Radar Nauli ( Sibolga), Batam Pos, dan Batam Ekspres (keduanya Batam) serta Dumai Pos di Dumai.

Demikian pula kelompok Akcaya Pontianak. Selain menerbitkan Pontianak Post (model Jawa Pos) dan Ekuator (model Pos Kota di Jakarta), Februari 2001 sudah melahirkan koran Kapuas Pos (untuk pemasaran Sanggau dan Sintang), dan Kun Dian Ri Bao. Yang disebut terakhir ini koran berbahasa Cina yang pengisiannya dilakukan redaksi di kantor pusat Akcaya Pontianak. Aksara Cina dan tata letaknya dibuatkan di Kuching, Malaysia. Selanjutnya dikirim kembali ke Akcaya untuk dicetak dan dipasarkan di Kalimantan Barat, yang punya populasi orang Cina cukup besar. Untuk pencetakannya, Dahlan membeli software komputer dari Republik Rakyat Cina.

Ketika berkunjung ke Pontianak, Dahlan sudah menginstruksikan Untung Sukarti untuk segera pergi ke kota Ketapang mencari lokasi untuk percetakan pers. "Satu minggu ya! Duit tidak masalah," perintah Dahlan. Dengan memasang percetakan di Ketapang, tentu saja Dahlan ingin menerbitkan koran di situ. Maklum, Ketapang telah disebut-sebut bakal menjadi salah satu ibukota provinsi pecahan Kalimantan Barat.

Kelompok Jawa Pos News Network di Sulawesi Selatan pun tidak ketinggalan melakukan ekspansi. Menurut Jawa Pos Koran Kita, di Makasar baru ada harian pagi Fajar (model Jawa Pos) dan Bina Baru (model Pos Kota). Sewaktu saya berkunjung, Maret lalu, Bina Baru telah berganti nama menjadi Berita Kota (koran kriminal seperti Pos Kota di Jakarta), dan di situ sudah diterbitkan pula Ujung Pandang Ekspres (koran petang meniru harian Suara Pembaruan Jakarta). Selain itu, Fajar juga telah melahirkan dua koran kabupaten yakni Palopo Pos, dan Pare-Pare Pos, serta Golo (tabloid olahraga) dan Intim (tabloid keluarga).

Saya tidak sempat mengunjungi tiga "kapal induk" Jawa Pos di Palembang, Balikpapan, dan Manado, tapi bisa dipastikan armada mereka pun sudah lebih dari sekadar apa yang tercantum dalam buku Jawa Pos Koran Kita. Dapat dipastikan kelompok Jawa Pos di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Barat juga sudah lebih banyak dari yang disebutkan dalam buku itu.

Era reformasi yang membebaskan orang menerbitkan pers tanpa perlu izin dari pemerintah benar-benar dimanfaatkan Dahlan Iskan. Di mana ia melihat peluang bikin koran, langsung disabetnya. Hampir setiap ibukota provinsi telah diterbitkan olehnya minimal dua suratkabar, satu sebagai suratkabar umum meniru Jawa Pos atau Kompas, dan satu lagi suratkabar khusus tentang kriminal, dan seks meniru koran Pos Kota di Jakarta.

Jenis pers apa yang tidak dimasuki Dahlan? Hampir semua pers yang laris di Jakarta telah ditiru Jawa Pos. Maka ada tabloid Agrobis yang meniru majalah Trubus, ada Nyata yang meniru Nova, ada Ototren yang mengikuti tabloid Otomotif, dan sebagainya. Ketika ramai musim kampanye politik tahun 1998, Dahlan sempat menerbitkan empat koran politik yang menjadi bendera empat partai. Harian Abadi dikelola Partai Bulan Bintang, Duta Masyarakat menjadi corong Partai Kebangkitan Bangsa, Demokrat diasuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Amanat untuk corong Partai Amanat Nasional (PAN). Pengisian dilakukan sendiri oleh masing-masing partai, tapi manajemen dalam kelompok Jawa Pos. Golkar pun memanfatkan Bhirawa, juga dalam kelompok Jawa Pos.


GRAHA Pena, kantor pusat Jawa Pos benar-benar menjadi sebuah menara pertanda kemakmuran. Halaman parkir luas penuh mobil. Beberapa lantai diberi void (kosong) sehingga pemandangan sangat banglas, antara lain di lobi. Ruang redaksi Jawa Pos di lantai IV, pun diberikan void pada lantai V sehingga para wartawan bisa menerawang tinggi sambil melirik siaran televisi dari sekitar 17 pesawat monitor televisi yang dipajang di tiga penjuru ruang redaksi.

Dahlan dan para karyawan Jawa Pos tampaknya memang sudah banyak yang makmur. Direksi Jawa Pos rata-rata menggunakan mobil mewah. Dahlan sendiri menggunakan sedan Mercedes Benz dengan pelat nomor L-1-JP. L adalah nomor Surabaya sedangkan JP singkat Jawa Pos. Para karyawan digaji bukan sekadar 12 bulan setiap tahun, tapi juga dapat tunjangan hari raya dan bonus beberapa bulan gaji. Maklum, dalam lima tahun terakhir, keuntungan PT Jawa Pos sekitar Rp 30 miliar dan para karyawan yang memegang saham 20 persen, tentu kebagian dividen setiap tahun.

Yang lebih makmur tentu para pemiliknya: PT Grafiti Pers atau penerbit Tempo versi lama (40 persen), keluarga Eric Samola (20 persen), dan para direksi Grafiti Pers yakni Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Lukman Setiawan, dan Fikri Jufri masing-masing lima persen. Dahlan Iskan yang membesarkan Jawa Pos ternyata sejak 1982 tak lebih dari seorang profesional murni.

Baru pada tahun 2000, Eric Samola, yang sakit-sakitan karena stroke, sempat menyisihkan saham pribadinya 2,4 persen kepada Dahlan Iskan dan 1,2 persen kepada Tarjanto, asisten Samola yang pernah bekerja di Jawa Pos. Dengan demikian saham yang ditinggalkan Samola kepada keluarganya tinggal 16,4 persen.

Samola meninggal November 2000 dan para pemegang saham Jawa Pos baru bisa menyelidiki manajemen Dahlan Iskan. "Banyak hal harus dirapikan," kata Leonardi Kusen, direktur utama PT Grafiti Pers yang menjadi komisaris utama PT Jawa Pos. PT Grafiti Pers adalah sebuah perusahaan anak Yayasan Jaya Raya, yang didirikan pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (ketika Ali Sadikin menjabat gubernur) bersama 40 perusahaan di Jakarta yang dikoordinir oleh direktur utama PT Pembangunan Jaya Ciputra.

Tak mengherankan jika direktur utama PT Grafiti selalu berasal dari PT Pembangunan Jaya. Mulanya Eric Samola lalu Leonardi Kusen. Mereka sangat berperan dalam pengembangan bisnis majalah Tempo dan koran Jawa Pos tapi tidak pernah mencampuri urusan redaksi. Hanya saja, penerapan manajemen Jawa Pos berbeda sekali dengan gaya Tempo. Di Tempo, ketika baru berusia lima tahun, sejumlah karyawan pionir (Goenawan Mohamad dan kawan-kawannya) diberi saham atas nama pribadi oleh ketua Yayasan Jaya Raya Ciputra. Di PT Jawa Pos tak seorang pun tenaga profesional yang diberi saham oleh induknya.

Kendati karyawan Jawa Pos memiliki saham 20 persen, tapi Dahlan merasa tak puas dengan sistem itu. Menurut Dhimam Abror, Dahlan pernah mengutarakan bahwa lebih baik karyawan tidak jadi pemegang saham, tapi diberikan saja tantiem dari keuntungan setiap tahun. Hal ini sudah diterapkan pada tujuh koran Radar di Jawa Timur, dan tampaknya lebih menarik. Para karyawan tak usah pusing memikirkan saham mereka, karena toh pada kenyataan hak-hak mereka sebagaimana layaknya pemegang saham tidak bisa direalisasikan. "Soal persahaman karyawan itu, kami serahkan saja kepada direksi bagaimana mau mereka atur. Kami tidak mau ikut campur," ujar Leonardi Kusen.

Manajemen Jawa Pos selama ini, menurut Kusen, sudah bagus sekali. Peran Dahlan, yang cuma pernah kursus manajemen ketika ditunjuk jadi kepala biro Tempo, besar sekali dan kerja kerasnya luar biasa dominan dalam mengarahkan pengelolaan PT Jawa Pos. Kusen mengakui Dahlan telah mendelegasikan wewenang ke bawah. "Di sana ada Ibu Winny (Ratna Dewi) yang kuat, penjaga gawang keuangan. Ia juga telah melakukan kaderisasi yang baik, sehingga telah muncul nama-nama seperti Margiono, Nany Wijaya, dan Lanny Kusumawati dalam jajaran wakil direksi."

"Kehebatan Dahlan, keberanian mengambil resiko yang terukur," tutur Kusen lebih lanjut. Itu sebabnya Jawa Pos bisa lolos dari krisis moneter. Itu karena masuknya ke tempat dan waktu yang tepat. Utang pembangunan gedung Graha Pena, misalnya, sudah lunas, sementara dunia properti Indonesia sekarang justru banyak yang ambruk. Itu karena exposure utang dolar kecil sekali, bahkan pabrik kertas PT Adiprima Suraprinta, menjual kertas kepada grupnya tetap dengan standar dolar.

Namun Kusen mengakui ada juga kegagalan Dahlan. Cuma jika ditimbang-timbang masih lebih banyak yang sukses daripada yang gagal. "Hebatnya dia, dengan sumber daya dan keuangan yang terbatas, Dahlan bisa generate (bangkitkan) usaha yang fenomenal. Visi Dahlan sangat jauh ke depan, dan ia punya talenta untuk mewujudkannya. Visi saja tidak cukup. Harus ada drive dan infrastruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat tanpa diganggu birokrasi pemegang saham," kata Kusen.

Menurut Kusen, infrastruktur PT Jawa Pos sangat ketinggalan. Misalnya? "Dalam sistem pelaporan, accounting, juga dalam marketing management. Sistem pembukuan yang berbeda-beda, khususnya di anak-anak perusahaan sehingga belum bisa diaudit. Baru Jawa Pos saja yang bisa diaudit. Itu salah satu sebabnya belum bisa masuk pasar modal," jawab Kusen. Selama ini, para pemegang saham bersifat pasif. "Dahlan punya pikiran apa, kita dukung. Itu utama, walaupun dalam profesionalisme modern, itu perlu ditingkatkan," kata Kusen.

Bila Kusen bicara demikian bisa dijelaskan karena ia bertitel Master of Business Administration dari Syracuse University (Amerika Serikat). Kusen dikenal piawai dalam menerapkan manajemen sehingga ia juga menduduki posisi direktur dalam tiga perusahaan kelompok PT Pembangunan Jaya, juga direktur utama dalam tiga perusahaan pers: PT Grafiti Pers, PT Karsa Muda Laksana dan PT Tempo Inti Media.


APRIL 2000, Eric Samola mengundurkan diri dari kursi direktur utama PT Jawa Pos. Samola diganti oleh Dahlan. Saat itu Goenawan Mohamad, dalam kedudukan sebagai presiden komisaris PT Jawa Pos, merasa tak enak melihat Yusril Djalinus dan Zulkifly Lubis, keduanya anggota direksi PT Grafiti Pers, dan orang-orang yang dipercayai Goenawan, belum kebagian kursi Jawa Pos. Maka pengunduran diri Samola membawa perubahan lain. Para pemegang saham menunjuk Harjoko Trisnadi, salah satu pemegang saham PT Jawa Pos, dan Zulkifly Lubis masuk dalam jajaran direksi PT Jawa Pos mendampingi dua direksi lama pasangan Dahlan yakni Ratna Dewi dan Imam Soeroso. Sedangkan Yusril Djalinus diberi kursi dalam jajaran komisaris bersama para pemegang saham individual macam Goenawan Mohamad.

Tapi keputusan yang sudah setahun itu, sampai April 2001 belum juga disosialisasikan. "Setahu saya susunan direksi belum berubah," kata Margiono, wakil direktur PT Jawa Pos. Ia mengaku tidak tahu kalau ada Harjoko Trisnadi dan Zulkifly Lubis kini dalam barisan direksi. Bahkan permintaan Trisnadi untuk mendapatkan kantor di perwakilan Jakarta Jawa Pos belum dikabulkan, sehingga direktur PT Jawa Pos berusia 70 tahun ini menumpang berkantor di PT Tempo Inti Media Tbk.

Zulkifly Lubis, direktur PT Tempo Inti Media Tbk, yang juga merangkap direktur paruh waktu PT Jawa Pos, Januari 2001 lalu memberi tumpangan kantor bagi Harjoko Trisnadi, bersama rekan-rekan yang pernah ditinggalkannya untuk mendirikan majalah Gatra bersama Bob Hasan. "Karena kebaikan Tempo, saya dikasih menumpang di sini," kata Harjoko, yang saya dapati berkantor di sebuah ruang kecil, ukuran sekitar 1,5 m x 2 m di lantai sepuluh gedung PT Pembangunan Jaya.

Sampai 16 April, 2001, nama Harjoko dan Lubis belum tercantum dalam masthead koran Jawa Pos. "You tahu kan, kantor Jawa Pos Jakarta sempit. Saya sendiri tidak punya kantor di mana pun," ujar Dahlan ketika saya tanyakan soal itu. Bahwa nama mereka belum dicantumkan di koran, itu soal administrasi saja. "Nama saya juga di situ masih disebutkan direktur, padahal sudah direktur utama," ujarnya enteng.

Sewaktu mendampingi Dahlan di Pontianak, ia sempat mengatakan bahwa Jawa Pos adalah sebuah perusahaan yang seratus persen dikelola para profesional murni, tanpa ada campur tangan pemilik saham. Tapi belakangan Dahlan jadi anggota pemegang saham PT Jawa Pos? Menurut Dahlan, ini tidak akan menimbulkan konflik antara pemegang saham dengan direksi. Dari tahun 1982, Samola, yang juga memegang saham 20 persen, sangat aktif mengarahkan manajemen Jawa Pos. Dalam keadaan sakit pun Samola, yang terkena kena stroke 1990 sehingga tak mampu bicara tapi masih bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat -masih sering bertemu Dahlan untuk mencurahkan ilmu kewiraswastaannya. Betapa eratnya hubungan mereka dituangkan Dahlan dalam sebuah artikel "Saya seperti Anak Sulung Eric Samola." Dapat disimpulkan, pesatnya kemajuan Jawa Pos sebenarnya karena ilmu Samola bisa dibaca dan diterapkan Dahlan secara one man show.

Alwi Hamu, yang tidak duduk dalam barisan direksi maupun dalam barisan kader direksi Jawa Pos (Margiono, Nany Wijaya, dan Lenny Kusumawati) tapi jadi semacam orang bijak di lingkungan Jawa Pos, mengakui masuknya para pemegang saham dari jajaran direksi Tempo ke jajaran direksi PT Jawa Pos memang untuk mengendalikan Dahlan Iskan dan untuk ikut memperhatikan manajemen.

Alwi, yang menjabat ketua koordinator group Jawa Pos News Network merangkap kepala Badan Pengembangan dan Pengawasan kelompok ini bilang, "Jawa Pos jangan dibiarkan begitu saja. Dahlan sangat one man show, tapi ke bawah kami terapkan team work. Harus pakai sistem, tidak seperti gaya darurat." Ternyata, perkawinan antara daya tarik (drive) yang keras dari pribadi Dahlan ditunjang sistem semangat tim telah membuahkan jaringan Jawa Pos yang luas di semua propinsi Indonesia, kecuali Aceh. ***

Majalah Pantau, edisi Mei 2001